|

Diduga Bupati Rocky Tekan Pejabat Dinas, Arahkan Proyek ke Kroni - Kroninya

Bupati Aceh Timur, H.Hasballah M. Thaib, SH, alias Rocky.



REPORTASEGLOBAL.COM  - Bupati Aceh Timur, H.Hasballah M. Thaib, SH, alias Rocky, diduga memerintahkan sejumlah pejabat dinas untuk mengarahkan berbagai proyek ke beberapa perusahaan milik orang dekat, bahkan keluarganya, selama ia menjabat dalam dua periode terakhir Pemerintahan Aceh Timur di bawah kepemimpinannya itu.

Sementara itu, isu monopoli proyek yang diduga hanya dikuasai oleh orang - orang dekat Bupati Rocky, sebenarnya  bukanlah hal baru dan bukan pula rahasia lagi, sebab hal itu telah menjadi rahasia umum bagi publik di Aceh Timur, terutama di kalangan para kontraktor lokal, baik yang masih eksis, maupun yang tersingkir dan terpaksa gulung tikar akibat tidak mampu bersaing menghadapi ganasnya sepak terjang perusahaan - perusahaan kontraktor pukat harimau yang diduga merupakan orang - orang terdekatnya, dan disinyalir melahap hampir seluruh proyek - proyek APBK di Aceh Timur, tanpa sisa setiap tahunnya.

" Bagaimana mungkin yang menang tender proyek di Aceh Timur selama ia menjabat, orangnya itu - itu saja, kroni - kroni, bahkan keluarga bupati, apa itu tidak melanggar hukum," ungkap salah seorang sumber anonim kepada media ini, dalam sebuah misi investigasi beberapa waktu lalu.

Sebagaimana diketahui, beberapa tahun lalu, di Aceh Timur sempat  heboh dan mencuat isu, bahkan terjadi aksi demonstrasi massa  terkait dugaan, Bupati Rocky, disebut - sebut menerima jatah sepuluh persen dari hasil cawe - cawe proyek di daerah penghasil migas tersebut. Namun sayangnya saat itu, tidak ada satupun pihak yang dapat mempertanggungjawabkan isu tersebut ditingkat lanjut.

 Dan kini, isu itu muncul lagi, bahkan diperkuat dengan adanya bocoran percakapan sejumlah pejabat dinas, khususnya dinas PUPR, juga diduga termasuk di dalamnya, Sekda Aceh Timur, dengan sejumlah warga pegiat sosial, yang mengungkap adanya komando sang bupati, terkait perintah mengarahkan sejumlah pekerjaan pokir dewan yang kini diduga menjadi rebutan tersebut. Adapun proyek yang saat ini memantik kisruh itu diantaranya adalah diduga proyek pokir sejumlah dewan periode lalu dari beberapa parpol di DPRK Aceh Timur, yang diduga telah diarahkan kepada pihak tertentu untuk dikuasai sebelum waktunya.

" Kami hanya bekerja sesuai arahan pak bupati, kami sudah menghadap pak bupati, itu pun pak sekda yang bicara ke bupati, kata pak bupati, itu tidak bisa dirubah lagi, sebab sudah ada komitmen pada saat penyusunan APBK sebelumnya , jadi ada pihak parpol yang salah paham, dikira kami yang mempertahankan, padahalkan tidak begitu, kami kan bagaimana arahan pak bupati, jadi kan aneh koq pihak parpol menekan saya, seakan - akan ada kewenangan di tangan saya, kami kan cuma kerja sesuai arahan Bos, jadi apapun ceritanya, ujung - ujungnya tetap pada pak bupati juga,"  demikian bunyi percakapan  yang diduga mirip suara Sekretaris TAPD, Firman Dandi, kepada seseorang dalam sebuah percakapan yang diperdengarkan kepada media ini beberapa waktu lalu.

Namun ketika media ini mencoba mengkonfirmasi langsung maksud percakapan tersebut, Firman Dandi, membantah adanya pembincangan seperti itu, dan mengatakan bahwa hal demikian tidak ada hubungannya dengan dirinya.

" Itu tidak benar dan tidak ada hubungannya dengan saya, selama ini teman - teman semua, bahkan teman media tahu, kalau saya selalu bekerja secara profesional. Logikanya, jika ada kewenangan saya terkait proyek, sudah pasti orang dekat saya pada kebagian semua, jadi lucu kalau itu dikaitkan ke saya," kata pria yang akrab disapa Bang Dandi itu, Rabu, 8 Juli 2020. 

Sedangkan Sekda Aceh Timur, H. M. Ikhsan Ahyat, S. STP, M.AP, tidak mengangkat HP nya selama berhari - hari dihubungi awak media untuk konfirmasi terkait hal tersebut

Di pihak lain, percakapan lainnya diduga percakapan antara Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR Aceh Timur, Jamal, dengan pihak lainnya, juga mengungkapkan hal yang terkesan senada terkait itu.

"  Saya serba salah, sama saya udah jelas tidak ada keputusan, sebab saya ikuti bagaimana perintah atasan, itu yang punya pokir sudah bertemu dengan Pak Mayed (Kadis), kata pak kadis, itu Jamal, kita ikuti bagaimana perintah, itu mereka sudah konsultasi sama bupati, segala sesuatu konsultasi sama Bos, sama Bos, sama Bos, tiga kali Pak Mayed tekankan itu ke saya," demikian bunyi percakapan diduga mirip suara Kabid Pengairan Dinas PUPR Aceh Timur, Jamal, dengan pihak lainnya, yang diperdengarkan pada media ini.

" Jadi walaupun saya dicincang, tidak akan ada keputusan dari saya, sebab kami ikut perintah bos, ini saja gula saya sudah naik sampai 400an, dan saya sudah minta izin ke pak  kadis untuk tidak masuk kantor, " demikian tambahan dari bunyi percakapan tersebut.

Akan tetapi, ketika media ini mengkonfirmasi hal itu ke Kabid Pengairan tersebut, ia sontak membantah semua itu, bahkan ia mengancam akan menuntut pihak lain tersebut karena telah menyebarkan berita yang bukan - bukan tentang dirinya.

" Semuanya sudah sesuai aturan seperti biasa, mana mungkin kita laksanakan tidak sesuai aturan, jadi tidak benar seperti informasi yang beredar, di media pun sudah di beritakan ini- itu, intinya saya kerja sesuai perintah  atasan saya, Pak Mayed, mana mungkin kita berani aneh - aneh,"  ungkap Jamal kepada media ini, sembari menepis isu adanya arahan bupati di dalamnya.

Selain itu ada juga percakapan diduga  mirip suara Tim PHO, Mala Siswanto, dengan pihak lain, yang menyatakan semua pekerjaan itu dikembalikan ke pokir masing - masing sebagaimana perintah atasannya.

" Ya kata Pak Jamal , dikembalikan ke Pokir masing - masing, jadi kami kerjakan sesuai perintah atasan saja," sebut Mala saat dikonfirmasi media ini.

Sebelumnya, media online Media Reailtas, sempat memberitakan soal dugaan adanya permainan dibalik pokir dewan periode lalu lama dengan judul, Diduga Ada Oknum yang Bermain Paket Pokir PL Aspirasi Dewan, Belum Diposting Tapi Pemenangnya Sudah Ada.
Dalam pemberitaan media online itu disebutkan, diduga ada permainan antara pihak Dinas PUPR Aceh Timur, dengan pihak rekanan, dimana oknum PUPR diduga menjual paket pokir aspirasi dewan kepada orang tertentu, demikian bunyi petikan berita media online yang ditayangkan pada Jumat 26/06/2020.

Dalam berita itu juga disebutkan, diduga oknum PUPR berinisial (MS), memenangkan paket pokir PL aspirasi dewan atas perintah atasan berinisial (JML) sedangkan JML dapat perintah dari atasannya lagi (MY).

Padahal berdasarkan  Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 yang direvisi dengan Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 2004, telah mengatur mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut, pemerintah harus melaksanakan tender secara efektif dan efisien, tentunya harus mengedepankan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi semua pihak.

" Masyarakat berinisial (AR) melaporkan ke awak media, saya mengusulkan untuk mengikuti lelang paket aspirasi dewan, tapi data saya ditolak, karena paket pokir sudah dimenangkan oleh orang tertentu, kenapa paket tidak dilelang secara umum, kalaupun ada dilelang hanya sebagai formalitas saja jelas AR," demikian bunyi petikan berita yang dikutip dari media online Media Realitas tersebut yang ditayangkan pada Jumat 26/06/2020.

Hingga berita ini diturunkan, media ini belum berhasil mengkonfirmasi ke Bupati Aceh Timur, disebabkan akses yang terbatas. Namun media ini akan terus mencoba mendapatkan penjelasan dari yang bersangkutan mengenai hal tersebut.(RX)


Komentar Anda

Berita Terkini