|

YARA Desak Kajari Usut Dugaan SPPD Piktif Libatkan 24 Anggota DPRK Abdya

Muzakir Ar.



REPORTASEGLOBAL.COM  - Ketua Paralegal Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Muzakir Ar, mendesak Kajari Abdya, agar lebih serius menangani kasus Dugaan SPPD Piktif Yang Melibatkan 24 Anggota DPRK Aceh Barat Daya.

" Kita melihat penanganan kasus tersebut terkesan sangat lamban dan sampai hari ini belum ada tanda-tanda peningkatan status dari penyelidikan ke Penyidikan," kata Muzakir Selasa, 12 November 2019.

Kasus perjalanan dinas fiktif yang dinilai merugikan negara hingga mencapai Rp.1 miliar lebih tahun 2017 itu, muncul setelah pihak Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) tahun 2018 saat melakukan pemeriksaan keuangan menemukan ada kejanggalan terhadap pertanggungjawaban SPPD 24 anggota DPRK Abdya.

Kejanggalan yang ditemukan oleh tim BPK, terutama terendus pada tiket pesawat terbang dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban SPPD 24 anggota DPRK Abdya tahun 2017 itu tidak terdaftar pada perusahaan penerbangan. Sedangkan kasus tersebut baru terangkat ke publik dan ditangani pihak Kejari Abdya pada bulan mei 2019. Namun hingga kini, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Padahal penanganan dan pemeriksaannya sudah bejalan hampir 7 bulan lebih.

" Kok sampai hari ini pihak kajari belum berani meneptapkan tersangkanya. Dan ini patut kita pertanyakan," sebut Muzakir.

" Padahal  kalau kita lihat, selama ini pihak Kejari sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak terkait," tambahnya.

Muzakir mengingatkan, pihak Kejari Abdya seharusnya lebih terbuka terkait kasus ini, agar publik mengetahui perjalanan kasusnya.

" Sebetulnya, pihak Kajari harus terbuka donk kepada publik, terkait hasil pemeriksaan yang telah dilakukan selama ini. Sehingga publik bisa lebih mengerti dan tidak berasumsi yang bukan-bukan terhadap pihak kajari abdya," cetusnya.

Dia menegaskan, pihak Kejari sebaiknya melimpahkan kasus tersebut ke Kejati Aceh bila dirasa tidak mampu menanganinya.

"Jangan karena kasus tersebut melibatkan para pejabat, sehingga pihak Kejari lamban menangani. Kalau pun pihak Kejari Abdya tidak mampu untuk menanganinya, limpahkan saja ke kajati aceh," pungkasnya menutup keterangan.(***)
Komentar Anda

Berita Terkini