|

GMPK Laporkan PN Idi ke KY, Terkait Vonis Bebas 6 Oknum Polisi Terdakwa Narkoba


Ketua GMPK Khaidir dan Sekteraris memperlihatkan surat yang telah dikirimkan ke Komisi Yudisial.


REPORTASEGLOBAL.COM - DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi ( GMPK) Aceh Timur, menyurati Komisi Yudisial ( KY) atas putusan bebas terhadap 9 terdakwa dalam kasus narkoba di Pengadilan Aceh Timur.

Dalam surat bernomor 014/GMPK/AT/VII/2019, perihal pengaduan atas putusan nomor : 71/Pid.sus/2019/ PN Idi meminta KY untuk melakukan ekstamunasi putusan yang telah dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum.

" Kita telah melayangkan surat pengaduan tersebut ke Komisi Yudisial dalam beberapa hari lalu, semoga cepat di tanggapi Komisioner KY" terang Ketua GMPK Aceh Timur, Khaidir, kepada awak media dalam rilisnya, Rabu (01/08).

Khaidir menjelaskan surat yang dilayangkan pihaknya terhadap KY, atas dorongan masyarakat yang mempertanyakan putusan bebas terhadap kesembilan terdakwa yang melibatkan oknum polisi pada jajaran polres Aceh Timur. 

"Ini kita lakukan atas dorongan masyarakat, dimana masyarakat mempertanyakan penegakan hukum yang ada di Aceh Timur, khususnya di PN Idi, rumah keadilan bagi masyarakat Aceh Timur, hal ini menjadi perbincangan di kalangan masyarakat" Jelasnya.

Ketua DPD dari LSM besutan Bibit Samatrianto (Mantan Wakil Ketua KPK) ini juga menambahkan kerancuan atas putusan tersebut, dimana dalam putusan tersebut membebaskan seluruh terdakwa atas tuntutan 10 sampai dengan 17 tahun penjara.

" Ini kan jarang terjadi di persidangan, dimana terdakwa di tuntut tinggi, namun hakim memutus bebas, dan kita juga percaya  kalau pihak kejaksaan tidak akan menuntut tinggi, jika tidak ada bukti yang kuat. Ini yang kami herankan. Tambahnya lagi.

Khaidir mengharap, semoga dengan dilakukannya ekstaminasi terhadap putusan tersebut oleh KY, pihaknya dapat menjelaskan kepada masyarakat yang selama ini bertanya-tanya tentang putusan tersebut.

"Kita sangat mengaharap, agar pengaduan kita dapat diproses oleh komisi Yudisial untuk melakukan ekstaminasi putusan tersebut, agar kerancuan terhadap putusan tersebut bisa terjawab dan membuat masyarakat percaya bahwa hukum tidak tumpul ke atas,  serta tajam ke bawah, yang selama ini dilakukan di Rumah Keadilan (Pengadilan-red) Aceh Timur," Tutupnya. (Ony)
Komentar Anda

Berita Terkini