|

Ketua Presidium FPII : Dewan Pers Diktator

Ketua Presidium Forum Pers Independen Indonesia (FPII), Kasihhati, 


REPORTASEGLOBAL.COM  - Ketua Presidium Forum Pers Independen Indonesia (FPII), Kasihhati, menanggapi keras pernyataan Ketua Dewan Pers, Prof.Dr..M. Nuh, yang beredar di berbagai media online, terkait  perusahaan pers yang telah memiliki legalitas hukum seperti akta pendirian(PT) dan (SIUP) dianggap belum memenuhi syarat, dan harus mendapatkan izin Dewan Pers, dengan analogi pengembang perumahan,meski sudah mengantongi izin mendirikan bangunan atau IMB (dari Dewan Pers) .

Pada saat melakukan verifikasi faktual di beberapa media di Makassar, belum lama ini, M ,Nuh, mengibaratkan, perusahaan pers sebagai keluarga, sehingga perusahaan pers harus mendaftar, agar masuk dalam keluarga. Sebab bila ada anak di luar nikah, maka harus didaftarkan lebih dulu, agar mendapatkan warisan.

Kasihhati menuding, M.Nuh, tidak memahami, sejarah pers dan Undang- Undang, nomor 40 tahun 1999 , tentang Pers.

‘ Pernyataan ketua Dewan Pers ini membuktikan dirinya sebagai pengkhianat perjuangan Pers, yang telah berdarah - darah memperjuangkan kemerdekaan pers. Bahkan pernyataan itu juga membuktikan, M. Nuh, tidak memahami Undang - Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Bagaimana dia mau menjadi bapaknya insan pers seluruh Indonesia, bila tidak mengerti pers, wajar sikapnya diktator dan sok berkuasa begitu," kata Kasihhati.

Kasihhati menyayangkan, M.Nuh, membuat kebijakan sepihak yang melanggar Undang - Undang Pers dan Hak azazi Manusia.

Menurutnya, M. Nuh, dan anggota Dewan Pers, seharusnya memahami UU Pers dan UUD 1945, agar tidak membuat kebijakan menyimpang. Kasihhati menghimbau, agar Dewan Pers tidak membuat pernyataan ataupun edaran yang dapat menghambat aktivitas insan pers, dan tidak sembarangan menuduh perusahaan pers yang tidak diverifikasi Dewan Pers dan wartawan yang tidak ikut UKW ilegal, karena semua dilindungi Undang - Undang.

“ Apa M.Nuh, tidak melihat, tahun 2017, kita sudah melakukan aksi (lihat : youtube, aksi 203 fpii dan aksi 134 fpii) menyikapi hal-hal terkait kriminalisasi dan diskriminasi terhadap wartawan?” ketus Kasihhati.

Dia menduga, pernyataan tersebut sebagai bentuk kegagalan Dewan Pers membina perkembangan wartawan dan media yang begitu pesat saat ini. Ditambah lagi, produk Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang memakan biaya Rp. 1,5-3 juta/orang.

“Berapa rupiah yang telah diraup? kemana anggaran miliaran rupiah yang dikucurkan pemerintah tiap tahun untuk DP?” tanyanya.

Kasihhati juga menuding, ketua Dewan Pers saat ini menganggap dirinya sebagai seorang penguasa dunia Pers, hingga lepas kendali dan bersikap seolah sebagai hakim yang berhak memutuskan vonis bagi terpidana.

“ sikap ketua Dewan Pers ini patut dicurigai, bukannya menyatukan perbedaan pandangan, tetapi malah memecah belah. Apakah ini yang dinamakan seorang pemimpin?” cetus Kasihhati.

“ Harusnya, ketua Dewan Pers coolling down, bertaubat dan minta ampun kepada tuhan," ujar wanita yang juga bertindak sebagai ketua Presidium Dewan Pers Independen tersebut.

Kasihhati mengingatkan jajarannya, pengurus dan anggota FPII di seluruh Indonesia, agar terus berjuang membela kemerdekaan pers sejati, melaksanakan peliputan sesuai kaidah kode etik jurnalistik.

Sumber 
ketua Presidium FPII
Komentar Anda

Berita Terkini