|

YARA Adukan RS Graha Bunda ke Disnaker Terkait Pemecatan Puluhan Karyawan

Pertemuan YARA, pihak RS dan Eks Karyawan Graha Bunda


REPORTASEGLOBAL.COM - Sejumlah karyawan yang dipecat RS Graha Bunda mengadu ke Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Timur.

Laporan pengaduan tersebut diterima langsung
Ketua Perwakilan YARA Aceh Timur, Indra Kusmeran, beberapa waktu lalu.

Indra menjelaskan, pemutusan hubungan kerja terhadap 36 karyawan tersebut karna tidak memiliki Surat Tanda Regustrasi ( STR).

" Mereka diberhentikan karena menurut pihak rumah sakit tidak memiliki STR, Makanya mereka diberhentikan," Jelas indra kepada media (21/8).

Dari ke 36 tersebut yang sudah menyerahkan kuasa kepada YARA 28 orang untuk dapat di lakukan upaya hukum terhadap nasip yang harus mereka terima.

" Sekarang yang sudah menyerahkan kuasa kepada kita 28 orang, dan meminta agar hak mereka di penuhi oleh pihak RS sebagaimana UU Ketenaga Kerjaan" Tambahnya.

Indra juga menjelaskan, persoalan pemecatan tersebut sudah diadukan ke Dinas Ketenagakerjaan, pasalnya pihak rumah sakit tidak mempunyai itikad baik untuk merespon permasalahan tersebut.

" Kita sudah pernah menyurati pihak Rumah Sakit untuk dapat diselesaikan secara aturan, namun pihak rumah sakit sepertinya tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikannya makanya kita berinisiatif untuk melaporkan kasus ini kepada Disnaker, agar dapat diselesaiakan secara baik," tambahnya.

Atas kasus yang menimpa Mantan Karyawan RS Ghara Bunda, Indra berharap supaya kasus serupa tidak terulang lagi dan meminta pihak-pihak yang berkepentingan dalam kasus ini serius untuk memperjuangkan hak-hak karyawan sebagaimana yang di atur dalam UU.

" Kita berharap, pihak-pihak terkait serius dalam menangani perkara ini, karna nasib mereka sangat di tentukan oleh pemangku kebijakan untuk terpenuhinya hak-hak buruh, dan kita juga  berharap agar pihak rumah sakit koperatif menyelesaikan masalah yang timbul atas pemecatan tersebut" Harapnya.

Sebelumnya, pihak RS Graha Bunda melalui Kabag Humasnya Afrizal membenarkan kabar tersebut, dengan alasan untuk mengevaluasi kinerja karyawan yang tidak punya integritas dan kemampuan dalam bekerja dibidang mereka masing-masing.

“Itu benar ada 38 orang karyawan di PKH karena tidak lulus ujian yang kami buat, salah satu alasan kami buat ujian tersebut untuk bisa memilih mana karyawan yang mampu bekerja dan mana yang tidak. Karena kami berniat untuk mengurangi jumlah karyawan yang ada saat ini, dengan maksud untuk bisa mendongkrak gaji terhadap karyawan yang mempunyai potensi lebih, supaya mereka bisa digaji sesuai dengan UMP/UMR” kata Afrizal beberapa waktu lalu saat dikonfirmasi awak media.

Sambungnya, sekitar 3 bulan yang lalu kami juga mendapatkan surat dari Depnaker (Departemen Tenaga Kerja), untuk karyawan medis yang tidak memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) tidak boleh diperkerjakan dan itu juga bisa menjadi alasan bagi kami untuk memberhentikan mereka,” tutur Afrizal.

Ia juga mengatakan, bahwa pihak Rumah Sakit akan membuat ujian yang sama setiap 3 bulan sekali, dan dalam waktu dekat ini akan memberhentikan puluhan karyawan lainnya, yang dinilai tidak berpotensi dalam bekerja.

Perlu diketahui, dalam pasal 156 ayat (1) UU nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah diatur hak karyawan yang di PHK, berbunyi : “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha diwajibkan membayar uang dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.” Untuk jumlah yang harus diberikan diatur dalam ayat (2,3, dan 4) pasal 156 UU Ketenagakerjaan. (***)





Komentar Anda

Berita Terkini