|

YARA Desak DPRA Tegas Tolak Rencana Gubernur Aceh Beli Pesawat

Ketua YARA Safaruddin SH bersama jajarannya.

REPORTASEGLOBAL.COM - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA),  Safaruddin SH, meminta DPRA secara tegas menolak rencana Gubernur Aceh mengusulkan pembelian pesawat sebagaimana pemberitaan yang sempat heboh di berbagai media lokal selama ini.

Menurut Safar, pembelian pesawat untuk alasan menjaga laut Aceh belum terlalu penting. Sebab dia menilai, berkat adanya Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang saat ini aktif memantau perairan, bahkan telah membuat para pencuri ikan di lautan Indonesia jera, ditambah lagi dengan sanksi meledakkan kapal - kapal pencuri ikan, secara tidak langsung telah menyebabkan hasil tangkapan ikan para nelayan melimpah.

 " Kami meminta agar DPRA membuat pernyataan tegas,  menyampaikan kepada publik dan Gubernur agar tidak lagi bermimpi untuk membeli pesawat untuk alasan pemantauan laut,  tingkatkan saja kordinasi dengan instansi terkait untuk membantu meningkatkan hasil tangkap ikan para nelayan kita" kata Safar melalui pernyataan Persnya, Rabu 27 Desember 2017.

YARA melontarkan kritik keras atas rencana Gubernur Irwandi Yusuf membeli pesawat tersebut, sebab dinilai sama sekali tidak penting. Sementara hal penting seperti pembahasan RAPBA terabaikan.

"Pernyataan ini penting agar Gubernur tidak sibuk lagi dengan urusan pembelian pesawat yang tidak penting, seperti saat ini. Pembahasan RAPBA sangat mendesak untuk di tuntaskan, tapi Gubernur malah jalan - jalan untuk hal yang tidak penting," ketus Safar.

Dalam pernyataan persnya itu, YARA juga meminta DPRA mengingatkan Gubernur agar tidak terlalu sering keluar negeri demi tujuan menggaet investor. Sebab menurut YARA, pemerintah masih lemah mengawal investor yang sudah masuk ke daerah, sehingga menyebabkan gangguan investasi.

" Gubernur jangan terlalu sering ke luar negeri, prioritaskan urusan di Aceh dulu, terutama dalam memenuhi janji kampanyenya untuk menjadikan Aceh hebat, tidak perlu sebentar-bentar mencari investor untuk membangun Aceh, sedangkan yang ada di Aceh melarikan diri dan tutup usaha," cetusnya.

Dia menyatakan, dari pantauan YARA di media massa, dengan dana desa saat ini yang mencapai ratusan juta hingga milyaran rupiah setiap desa, bisa membangun Aceh dari Gampong dan sangat bermanfaat bagi masyarakat maupun pembangunan.

" Gubernur perlu fokus membina dan melakukan pemantauan dalam serapan dana desa tersebut yang sampai saat ini serapan tahap II mencapai 3.240 Gampong belum di cairkan mencapai 932 Milyar," terang Safar.

" Ini jumlah dana yang besar yang sudah ada ditangan,  untuk apa mencari yang belum pasti dengan menghabiskan uang daerah milyaran rupiah lagi, ini perlu menjadi perhatian DPRA terhadap kinerja Gubernur, cukup manfaatkaan sumberdaya yang ada di daerah dulu untuk membangun Aceh tanpa perlu sering keluar negeri. Itu baru dari dana Desa,  belum lagi mengefektifkan dana Corpotare Social Responsibility (CSR) dari Petusahaan yang ada di Aceh, yang potensinya juga akan sangat membantu pemerintah Aceh, dan banyak lagi sumber dana lainnya yang jika dilakukan dengan tujuan serius untuk membangun Aceh, ini hanya perlu komitmen dan keseriusan dari hati saja bukan dengan PHP (pemberi harapan palsu)," tambahnya lagi.

Safar mengungkapkan, pihaknya akan menyurati Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan Gubernur Aceh agar tidak sering ke luar negeri.

Selanjutnya, YARA juga mendukung persoalan RAPBA 2018 di laporkan ke KPK oleh MaTA,  agar di lakukan kordinasi dan Supervisi dalam penyusunan APBA 2018 agar tidak terjadi penyimpangan dari awal. Menurut YARA, tindakan protektif ini penting agar APBA 2018 tidak menjadi objek KKN nantinya. (***)

Komentar Anda

Berita Terkini