|

Saat Ditangkap, Asma Dewi Sempat Dilabel Polisi "Ibu Gerindra"

Asma Dewi Wawancara usai persidangan, Kamis 30 November 2017.

REPORTASEGLOBAL.COM - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana kasus ujaran kebencian yang didakwakan kepada Asma Dewi Hasyim. Sidang digelar diawali dengan pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herlangga Wisnu.

Menurut JPU, ada empat pasal alternatif yang di dakwakan, Asma didakwa berdasarkan pasal, pertama, pasal 28ayatv(2)Jo pasal 45 ayat (2) UURI no 11 Tahun 2008 Tentang ITE, sebagaimana diubah dengan UU no 19 tahun 2016. Dakwaan kedua, pasal 16 Jo pasal 40b angka 1 UU RI, dakwaan terakhir pasal 156 KUHP dan pasal 207 KUHP.

Sementara itu, Asama Dewi menilai, pasal yang didakwakan terhadapnya mengada - ada. Keanehan itu pun terlihat ketika rumahnya disatroni 15 personil aparat kepolisian yang mengaku dari unit Cyber Crime.

" Saat itu polisi meneriakkan kata, " Ibu Gerindra, hingga saya bingung, ada apa dengan Gerindra? Saya menjawab saya bukan kader Gerindra, mungkin kalian salah orang, namun polisi bilang ibu Asma Dewi terlibat kasus bendahara Saracen," ungkap Asma Dewi, Kamis 30 November 2017.

Asma Dewi pun mengaku bingung dan tidak paham terkait Saracen yang dituduhkan kepadanya, apalagi  soal transferan sejumlah uang sebesar Rp.75 juta melalui rekening miliknya.

Selain itu, pihak kepolisian pun menduga Asma Dewi terlibat dalam agenda besar terkait pengepungan Borobudur beberapa waktu lalu. Hingga akhirnya, polisi menetapkan Asma Dewi bersalah terkait postingan facebooknya tentang bahaya vaksin China, bahasa sansekerta,hingga harga daging yang saat itu melambung tinggi.

Srikandi Advokasi cinta tanah air (ACTA) sebagai kuasa hukum Asma Dewi, diwakili Sari Nurmala Sari SH sebagai jubir, Yayat Nurhayati SH, Juliana Panjaitan, Anggie SH dan Yustian Dewi SH, pada hari yang sama, Kamis (30/11) membacakan pledoi pembelaan terhadap Asma Dewi.

Menurut mereka, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan tuntutan tidaklah seksama/ esepsi dakwaan, tidak sesuai esepsi yang diatur oleh KUHP pasal 156, meliputi tiga keberatan, pertama pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini, kedua keberatan terdakwa tidak dapat di terima, ketiga surat dakwaan harus di batalkan alasannya pengadilan negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, karena tindak pidana tidak terjadi di wilayah hukum Jakarta Selatan. 

Mengacu dakwaan JPU pasal 84 ayat 3 KUHP, tidak dapat diterima karena tidak sesuai atau locus Delicti. Pihak pengacara Asma Dewi pun mengatakan bahwa dakwaaan JPU adalah, " error in persona" sebab Asma Dewi hanya re- posting dari akun  Facebook Sifa Silfa. 

"Seharusnya yang dituntut adalah pemilik dari akun facebook Sifa Silfa, bukan Asma Dewi," demikian ujar Tim Pembela Asma Dewi.(Ana Jamela)

Komentar Anda

Berita Terkini