|

LEMKASPA : Pernyataan Mustaqim Soal Bendera Aceh Bukan Atas Nama Lembaga

Direktur LEMKASPA Samsul Bahri M.Si.


REPORTASEGLOBAL.COM - Direktur Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan Aceh (LEMKASPA), Samsul Bahri M.Si. menyatakan bahwa postingan terkait tuntutan penghentian bahasan bendera Aceh di akun facebook Mustaqim Abubakar, bukanlah pernyataan dari lembaga tersebut, melainkan pernyataan pribadi Mustaqim di akun medsosnya.

" Pemberitaan salah satu media online pada senin tanggal 11 Desember 2017, menyangkut stastus facebook Mustaqim, Bukan pernyataan resmi LEMKASPA," ujar Samsul Bahri M.Si. Selasa 12 Desember 2017.

Dalam pernyataan persnya, Samsul Bahri berulang kali menegaskan bahwa pernyataan Mustaqim tersebut merupakan pernyataan yang dibuat secara pribadi di medsos.

" Status yang diangkat oleh rekan-rekan media bukan atas nama lembaga. Sekali lagi saya tegaskan bukan atas nama lembaga. Jadi jangan salah dalam memahami, itu murni hal pribadi. Stastus tersebut terlebih diangkat dari halaman akun facebook Mustaqim," demikian penjelasan Samsul Bahri M.Si.

Dia juga menekankan, persoalan stastus facebook  Mustaqim  tidak bisa dikaitkan dengan lembaga. 

" Selama ini Lemkaspa sudah sangat konsen dalam menyuarakan kepada pemerintah pusat untuk segera disahkan bendera aceh sebagai mana yang diinginkan masyarakat," sebut rekan Mustaqim tersebut.

Dia juga mengungkapkan, selama ini setiap pernyataan dari Lemkaspa yang masuk ke meja redaksi harus sepengetahuan pimpinan lembaga tersebut.

" Jadi tidak sembarangan dalam mengeluarkan pernyataan. Apalagi statemen-statemen yang menyangkut dengan kepentingan Aceh," ungkap Samsul Bahri M.Si. 

Sebelumnya, Mustakim Abubakar, secara pribadi meminta pembahasan bendera Aceh dihentikan. Pernyataan itu dia lontarkan melalui akun facebooknya pada tanggal 24 Oktober 2017.

" Stop bahas bendera Aceh, kami tidak butuh. Masyarakat mulai jual tubuh, ekonomi tidak tumbuh," demikian bunyi postingan akun facebook warga Saree, Aceh Besar tersebut.

Dalam postingannya yang lain, Mustakim menyebutkan bahwa isu pembahasan bendera Aceh hanyalah komoditas politik jelang 2019 bagi segelintir orang demi meraup suara.

" Iya sob, itu implementasi Undang - Undang Pemerintahan Aceh yang sejak sepuluh tahun lalu sampai sekarang belum terealisasi," sebut Mustaqim menanggapi komentar teman facebooknya tertanggal 1 November 2017.

" Menjelang pilkada, beberapa orang secara politik menunggangi polemik bendera, itu yang terjadi sob," tambah Mustaqim yang digadang - gadang sebagai Caleg DPRA itu lagi.

Mustaqim juga melontarkan sindiran dengan kalimat sarkas pada postingan facebooknya pada tanggal 1 November 2017, yang dia posting kurang lebih sebulan sebelum perayaan Milad GAM 4 Desember 2017.

" Bicara bendera sesuai selera hanya bikin sengsara. Kasihan anak SD ikut upacara bendera. Mereka bingung ada dua bendera," sindir mahasiswa S2  tersebut.

Pernyataan Mustaqim di akun medsosnya itu sempat ditanggapi Ketua Komisi A DPRA, Abdullah Saleh yang menekankan pentingnya bendera Aceh tersebut.

" Aceh berhak punya bendera, lambang dan himne," tegas Abdullah Saleh di kolom komentar postingan Mustaqim tersebut.

Sementara itu, salah seorang rekan Mustaqim dalam sebuah grup Whatsapp menyatakan bahwa pernyataan Mustaqim tersebut merupakan pernyataan pribadi, bukan pernyataan organisasi.

" Itu pernyataan pribadi Mustaqim, bukan organisasi Lemkaspa," terang rekan Mustaqim.(***)
Komentar Anda

Berita Terkini