|

KETERBUKAAN MERUPAKAN ROH DARI TRANSPARANSI REFORMASI BIROKRASI

Istimewa

REPORTASEGLOBAL.COM - Transparansi merupakan roh utama dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi tidak mungkin tercapai manakala tidak ada semangat keterbukaan. Dengan kata lain, keterbukaan merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Demikian pernyataan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang dibacakan oleh Asisten I Pemerintahan Setda Aceh Iskandar A. Gani di acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Senin, (18/12/2017).
"Selain wajib diterapkan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, juga menjadi dasar utama untuk menghadirkan pelayanan publik yang baik serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih," sebutnya.
Untuk mendorong berjalannya keterbukaan di lembaga publik ini, Pemerintah Aceh telah menjalankan sejumlah
program, antara lain memperkuat struktur dan lembaga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua jajaran pemerintahan, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten Kota.
Kemudian memberi pelatihan terkait pelayanan informasi dan pemahaman terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, memfasilitasi operasional Komisi Informasi di Aceh melakukan evaluasi secara internal atas pelaksanaan reformasi birorkasi dan keterbukaan di lembaga-lembaga pemerintahan dan membuka diri terhadap sikap kritis publik terhadap implementasi keterbukaan yang dilaksanakan lembaga publik di Aceh.
"Dari poin-poin tersebut, poin kelima, yaitu kritis publik merupakan faktor eksternal yang memberi pengaruh besar dalam mendorong transparansi di daerah ini. Sikap kritis publik itu dapat kita lihat dari banyaknya gugatan permohonan informasi yang disampaikan kepada Komisi Informasi Aceh," jelasnya.
Sebagai Kepala Pemerintahan Aceh, Gubernur Aceh sangat mendukung sikap kritis itu, sebab ia percaya, sikap kritis memberi daya ungkit untuk mendorong terlaksananya program reformasi birokrasi di Aceh.
"Dengan dorongan itu, Insya Allah perubahan akan bisa kita lakukan dengan cepat," katanya.
Itu sebabnya, pihaknya akan terus mendorong masyarakat Aceh agar tidak segan-segan untuk meminta informasi yang sudah selayaknya disampaikan kepada publik. Jika tidak diberikan, silahkan adukan ke Komisi Informasi Aceh.
Terkait semangat keterbukaan informasi publik. Pihaknya sebenarnya pantas bersyukur sebab Pemerintah Aceh beberapa kali mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Pusat.
"Bahkan selama empat tahun terakhir ini setidaknya Pemerintah Aceh selalu berada pada posisi 3 besar nasional untuk keterbukaan informasi publik," ungkapnya.
Meski demikian, perlu diperhatikan bahwa keterbukaan informasi publik masih menyisakan banyak pekerjaan rumah atau PR bagi Pemerintah Aceh. Oleh sebab itu, langkah-langkah perbaikan harus ditingkatkan agar menjadikan keterbukaan sebagai mainstream di semua lembaga.
"Keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan bagi setiap warga untuk bisa memperoleh informasi publik dengan lengkap dan akurat. Undang-Undang ini juga mewajibkan setiap lembaga atau badan publik membuka akses atas informasi yang dimilikinya kepada publik," ia mengingatkan.
Ketidakpatuhan terhadap kebijakan itu, jelasnya, akan bermuara pada sengketa informasi di Komisi Informasi Aceh. Ia mengimbau semua lembaga publik di Aceh harus terus meningkatkan kinerjanya.  Gubernur Aceh juga akan memberikan sanksi kepada setiap pimpinan SKPA yang di anggap lalai menjalankan semangat keterbukaan ini.
Sejalan dengan semangat transparansi, Komisi Informasi Aceh akan memberi penghargaan kepada SKPA, SKPK, Partai Politik dan Perguruan Tinggi di Aceh yang dianggap telah cukup baik menjalankan semangar keterbukaan informasi publik.
"Saya yakin, kita semua tentu sudah tidak sabar menanti hasil penilaian ini. Apapun hasilnya, saya harap semua ini dapat memperkuat semangat kita untuk terus berbenah agar semangat transparansi menjadi gerakan masiv di seluruh Aceh," ujarnya.
Kepada pimpinan lembaga yang mendapat penghargaan, pihaknya mengucapkan selamat dan meminta untuk mempertahankan keberhasilan yang diperoleh sehingga menjadi inspirasi bagi semangat keterbukaan di daerah Aceh.
"Yang belum berhasil, saya minta untuk terus berbenah. Mudah-mudahan semangat keterbukaan yang kita terapkan dapat menjadi pemicu utama dalam mencapai visi misi Pemerintahan Aceh yang sekarang ini, yakni terwujudnya Aceh yang damai dengan Pemerintahan yang adil, bersih dan melayani dapat terwujud," tutupnya.

Komentar Anda

Berita Terkini