|

Majelis Pers Akan Panggil Dewan Pers Terkait Kebijakan Bertentangan Kemerdekaan Pers

Sekje. Majelis Pers Ozi Sulaiman foto bersama Ketua dan utusan 27 organisasi Pers yang tergabung dalam Majelis Pers, Gedung Dewan Pers lantai 5 beberapa waktu lalu.

REPORTASEGLOBAL.COM - Dalam sepekan terakhir, tindak kekerasan terhadap wartawan terus terjadi. Dewan Pers diduga berupaya membelenggu fungsi jurnalis dengan berbagai bentuk selebaran pengumuman di institusi kepolisian, maupun di pemerintahan tentang ‘Media – media yang tidak masuk verifikasi dewan pers tidak diperkenankan mengikuti kegiatan’ hal ini mendorong protes keras dari berbagai media, organisasi pers maupun insan pers se -Indonesia. 

Sedikitnya dalam minggu ini lebih dari 5 kejadian tindak kekerasan terhadap wartawan,“Setelah di Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Papua dan hari ini di Medan. Entah besok atau lusa kejadian apalagi yang menimpa teman – teman wartawan, dan ini harus segera disikapi dengan cepat dan harus dihentikan, karena diskriminasi dan kekerasan terhadap wartawan adalah bentuk kejahatan kemanusiaan.” Tegas  Sekjen Majelis Pers, Ozzi Sulaiman S.melalui siaran pers nya dikantor Sekretariat Bersama Majelis Pers, Jl.Kebon Sirih Gedung Dewan Pers Lt.5 di Jakarta, Senin (13/11), didampingi para pimpinan maupun utusan dari sejumlah organisasi pers lainnya, yakni; KWRI, AWDI, FPII, KO-WAPPI, MPN, Serikat Pewarta, PERWAPI, IWARI, KEWADI, AWI, AWPI, PWRI, PKWRI, SPRI, IMOJI, AKRINDO.

Ozi mengatakan, berbagai kebijakan Dewan Pers yang tidak sejalan dengan kemerdekaan pers menyebabkan pers Indonesia terkatung – katung, sehingga muncul kekuatan di luar produk etika, serta tidak berfungsinya UU Pers 40/1999. Dan menurutnya , UU Pers yang dirancang Majelis Pers bersama 27 organisasi Pers Nasional saat itu, masih terdapat banyak kekurangan.

“ Itulah awal yang harus kita selesaikan dan duduk bersama menyelesaikan berbagai sengketa pers. Jangan jadikan pers sebagai tumbal dari kebijakan – kebijakan yang ngawur.” Ucap Ozzi.

Ozi mengungkapkan, rentetan peristiwa terjadinya kekerasan wartawan, pengancaman serta pengekangan terhadap wartawan, bermula akibat adanya diskriminasi awal dari dewan pers yang dalam pernyataan tertulis maupun lisan terkait verifikasi media-media. “Kami akan ambil langkah konkrit dan ambil sikap tegas, jika perlu kami akan meminta Kapolri, Panglima TNI dan Dewan Pers untuk membicarakan hal sangat krusial ini bagi kemerdekaan pers.” Paparnya. 

Kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan dewan pers harus segera ditarik, karena tidak melalui kajian bersama para organisasi pers nasional, pakar etik dan para pakar hukum tentang pers. Dikatakannya, ada lebih dari 50 organisasi pers berlegalitas hukum yang sah dan itu mutlak menjadi bagian dari penentu kebijakan.

“Majelis Pers akan terus berjuang untuk kembalikan kemerdekaan pers, kami berharap teman – teman pers, para ketua organisasi pers, serta para pemilik media harus bersatu dan memperjuangkan hal yang sama.” Tutup Ozzi.(***)
Komentar Anda

Berita Terkini