|

Berstatus Napi, Oknum Anggota DPRK Langsa Diduga Tetap Nikmati Uang Rakyat

Ketua LSM Perintis Kota Langsa Zulfadli dan salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh

REPORTASEGLOBAL.COM - Ketua DPC LSM Perintis Kota Langsa, Zulfadli, mendesak penegak hukum menahan salah seorang oknum anggota DPRK  Kota Langsa (AL) dari Fraksi Partai Hanura, yang saat ini berstatus Nara Pidana (Napi) terkait penggunaan ijazah palsu pada pileg 2014 silam. 

" Saat ini, AL tetap masuk kantor dan menikmati gaji dari uang rakyat setiap bulannya sebagai anggota DPRK Kota Langsa," ketus Zulfadli.

Menurut Zulfadli, berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 48/Pid.B/2015 /PN Lgs, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2015 yang pada pokoknya berisi antara lain menyatakan terdakwa AL bersalah melakukan tindak pidana ,setiap orang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidari 3 (tiga) bulan kurungan.

" Padahal yang bersangkutan sudah dinyatakan bersalah dan dihukum 6 (enam) bulan penjara dengan perintah ditahan, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI yang berkekuatan hukum tetap," sebut Zulfadli.

Sebelumnya, Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tanggal 18 September 2015, telah mengadili perkara ijazah palsu yang diduga dilakukan oknum anggota DPRK Langsa tersebut . Sedangkan amar putusan berbunyi , berdasarkan putusan No 167/PID/2015/PT. BNA dalam perkara banding pidana, majelis hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan terdakwa AL bersalah melakukan tindak pidana menggunakan ijazah yang terbukti palsu. 

Selanjutnya, pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa AL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp 100.000.000. Bahkan Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga menetapkan terdakwa agar ditahan. 

Usai divonis bersalah oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selanjutnya terdakwa AL mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Kemudian Mahkamah Agung RI juga telah memutuskan perkara ijazah palsu AL pada tanggal 7 Juni 2016 silam. Disana tertuang cukup jelas bahwa, Mahkamah Agung RI dengan No Register 107/K/PID/2016, Pengadilan Pengaju Langsa, No Surat Pengantar W1.U4/964/HK.01/Pid/XI/2015, Jenis Pemohon K, Jenis Perkara PID, Klasifikasi Surat palsu, Tanggal Masuk 20 Januari 2016, Tanggal Distribusi 15 Maret 2016, Pemohon Jaksa dan Terdakwa, Termohon / Terdakwa AL Tim Yudisial CA, Hakim P1 M.Desnayati, SH.,MH. Hakim P2 Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum, Hakim P3 DR. Salman Luthan, SH.,MH, Hakim P4, Hakim P5 Panitera Pengganti Frensita K. Twinsani, SH. Msi. MH, dan Status –Putus Tanggal Putus 07 Juni 2016, Amar Putusan JPU=NO, TDW=TOLAK. 

Sambung Zulfadli, Artinya MA menolak kasasi yang diajukan terdakwa AL, dengan demikian perkara tersebut berlaku putusan yang telah ditetapkan Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Karenanya, status terpidana penjara 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa AL ditahan telah berkekuatan hukum tetap.

" Namun demikian, mengapa pihak Kejaksaan Negeri Langsa belum juga melakukan eksekusi terhadap AL yang sudah menyandang gelar napi itu," ketus Zulfadli.

Dilain pihak, Ketua DPC Partai Hanura Kota Langsa, Ali Sadly alias Ali Pisang, ketika dikonfirmasi awak media di kediamannya, mengaku tidak memiliki wewenang terkait penahanan AL tersebut.

" Saya kan ketua partai paling kecil dan hanya Ketua DPC di tingkat Kota, DPW dan DPP itu yang menentukan untuk pemberhentian anggota dewan, jadi saya kalau ada surat Mahkamah Agung RI yang dikirimkan untuk saya melalui DPP Partai Hanura baru bisa saya lakukan hal tersebut" ujar Ali Sadly.

“Kalau memang ada surat keputusan Mahkamah Agung RI tentang kasasinya ditolak, sampai saat ini saya belum menerimanya, jadi saya tidak ada wewenang untuk masalah ini, semua itu adalah keputusan DPP”, jelas Ali Sadly.(Tim)
Komentar Anda

Berita Terkini