|

Aryos Nivada : Jangan Paranoid, KKR Obat Bagi Korban Konflik Terkait Kejahatan Kemanusiaan


Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada diapit Komisioner Kommas HAM Dr. Otto Syamsuddin Ishak, Komisioner KKR , Manstur Yahya dan sejumlah aktivis, saat berbicara dalam acara bedah buku terkait KKR di Kantor KKR Aceh, Sabtu 28 Oktober 2017.

REPORTASERGLOBAL.COM - Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada, mengatakan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh merupakan obat bagi masyarakat korban konflik, atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan aktor -aktor konflik Aceh masa lalu.

" KKR jangan diartikan sebagai ancaman, KKR adalah obat bagi korban konflik," kata Aryos dalam acara bedah buku di Kantor KKR Aceh pada Sabtu 28 Oktober 2017, sekira pukul 09.00 WIB.

Bedah buku karangan Aryos Nivada berjudul 'Berdamai Dengan Masa Lalu, Dinamika Keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh' itu dihadiri Komisioner Komnas HAM, Dr. Otto Syamsuddin Ishak, Komisioner KKR Aceh, Manstur Yahya, dan sejumlah aktivis serta jurnalis di Banda Aceh.

Dalam kesempatan itu, Aryos menguraikan beberapa poin penting yang termuat dalam bukunya yang diisi pengantar oleh Dr. Otto Syamsuddin Ishak dan Afridal Darmi, SH, LL.M tersebut.

" KKR juga bagian untuk meluruskan fakta-fakta sejarah yang tenggelam, jadi ada pelurusan sejarah juga di sini,"ungkap Aryos

Menurut Aryos, keberadaan KKR selama ini menimbulkan paranoiditas bagi sejumlah pihak, terutama pihak - pihak yang dulunya terlibat sebagai aktor - aktor kekerasan dalam konflik.

" Ada ketakutan mendasar dalam psikologi negara dengan dalih stabilitas keamanan, mengganggu finansial, merusak citra negara, menyeret para aktor, di sinilah nantinya memunculkan gejolak," sebut Aryos.

Namun Aryos menjelaskan, dalam hal ini negara memiliki kewajiban menyelesaikan persoalan masa lalu yang belum tuntas itu.

"Tapi negara juga punya arah, untuk memenuhi apa yang sudah diamanahkan undang - undang," ucap Aryos.

Menurut Aryos, keberadaan KKR memiliki manfaat positif yang luar biasa di kemudian hari.

" Efek positifnya, KKR bisa menghambat bom waktu yang bisa saja meledak di kemudian hari," ungkapnya.

Aryos menekankan, kepentingan KKR semata - mata demi mengobati luka lama bagi para korban konflik dan menuntaskan masalah tanpa permusuhan.

" Bagian untuk mengobati luka lama, jadi jangan terlalu paranoid dengan kehadiran KKR, ini merupakan bagian dari penyelesaikan persoalan masa lalu," tandasnya.

Aryos menegaskan perlunya validasi data korban konflik untuk memastikan tersalurkannya hak - hak para korban secara tepat.

"Kalau bicara data, yang menjadi polemik itu tentang data. Bagaimana memastikan mereka itu korban konflik, dan itu nanti sebagai dasar memberi hak - hak mereka korban konflik, Nah data harus diverifikasi," ungkapnya.

 Dia menjelaskan, bahwa KKR merupakan alat untuk upaya pengungkapan kebenaran."KKR bukan institusi hukum, tapi institusi untuk pengungkapan kebenaran, jadi apa yang ditemukan KKR itu perlu dipedomani lagi," jelasnya.

Aryos mengingatkan perlunya peran negara memperkuat KKR dengan sangat serius. Kelalaian negara dikhawatirkan dapat menjadi celah bagi pihak asing untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri nantinya.

" Negara yang tidak peduli KKR, pihak luar yang akan membantu mereka, nah kalau ini terjadi malah merusak citra negara itu sendiri...walaupun negara dalam konteks Komnas HAM sudah dilakukan, tapi bagaimana dengan tindak lanjutnya," pungkas Aryos.

Dia mengingatkan, demi menghindari adanya intervensi pihak asing, maka pentingnya peran serta dan keseriusan negara dalam kaitan mengungkap kebenaran terutama soal konflik yang sudah terkubur lama.

"Kalau negara tidak peduli, jadi jangan salahkan pihak internasional mengintervensi," tegas Aryos.

Sementara itu, Komisioner KKR Aceh, Manstur Yahya berpendapat, sebelumnya pihaknya telah memiliki data korban berdasarkan hasil dari berbagai lembaga yang Concern terhadap pelanggaran HAM masa lalu di Aceh.

" Data awal sudah pernah dilakukan berbagai lembaga HAM, ada Kontras, LBH, dan berbagai lembaga Advokasi HAM lainnya," ungkap Manstur dalam acara tersebut.

Namun menurut Manstur, seluruh data yang dimiliki masih perlu terus divalidasi.

"Kami punya metode untuk mendapatkan, mengimput, menganalisis dan menyimpan data, dan kesahihannya itu harus benar-benar dipertanggungjawabkan, tidak cukup hanya dengan kesaksian kepala desa atau orang kampung," katanya.

Manstur dalam pernyataannya itu juga mengungkapkan upaya rekonsiliasi yang akan ditempuh tanpa pengadilan.

"Bagaimana memaafkan sesuatu yang tidak bisa dihukum. Secara islam, pintu maaf itu tidak mensyaratkan adanya keadilan hukum, kita mensyaratkan adanya rekonsiliasi tanpa pengadilan," ungkapnya.

"KKR akan meminjamkan tangan komnas HAM untuk menganalisis dan menyatakan bahwa sesuatu itu sah sebagai pelanggaran HAM atau tidak," ujarnya.(sandi)



Komentar Anda

Berita Terkini