|

Zubir YARA : Lapor Polisi Aksi Premanisme Oknum Debt Collector Tarik Paksa Kendaraan

Advokat YARA Zubir SH

REPORTASEGLOBAL.COM - Terkait semakin meresahkannya ulah debt collector di Aceh, Advokat dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Zubir SH, menyarankan, agar para konsumen melapor ke pihak kepolisian jika mengalami aksi premanisme oknum debt collector perusahaan leasing akibat penarikan paksa kendaraan kredit yang menunggak.

"Pihak Leasing tidak boleh menarik kendaraan bermotor konsumen karena tunggakan, apalagi ada oknum debt collector yang bergaya premanisme, itu melanggar Undang - Undang," kata Zubir, Selasa 5 Agustus 2017.

Zubir menuturkan, pihak yang berhak melakukan penyitaan terhadap kendaraan kredit bermasalah adalah pengadilan.

" Yang berhak menarik atau menyita kendaraan bermotor konsumen adalah juru sita pengadilan," tegas Zubir.

Zubir menambahkan bahwa Bank Indonesia (BI) dalam Surat Edaran BI No 15/40/DKMP tanggal 23 September 2013 mengatur bahwa syarat uang muka Down Payment (DP) kendaraan bermotor melalui bank, minimal 25% untuk kendaraan roda dua dan 30% untuk kendaraan roda tiga atau lebih untuk tujuan non produktif. Serta 20% untuk kendaraan roda tiga atau lebih untuk keperluan produktif.

Sementara Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/2012, tentang pendaftaran lelang Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012.

Menurut Undang Undang Nomor 42 tahun 1999, Fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dengan dasar kepercayaan, tapi benda tersebut masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan. Fidusia umumnya dimasukkan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor.

" Sebagai debitur, kita membayar biaya jaminan fidusia tersebut, jadi sebenarnya setiap pihak leasing wajib mendaftarkan setiap transaksi kredit di depan notaris atas perjanjian fidusia ini" ungkap Zubir,

Namun menurut Zubir, konsumen sangat asing sekali dengan kata fidusia tersebut.

"Jadi alur yang sebenarnya ialah nasabah ke pihak leasing lalu ke notaris yang membuat perjanjian fidusia sebagaimana pengertian di atas sebelum kendaraan ditangan konsumen," ucapnya.

Zubir menambahkan, tujuan perjanjian fidusia tersebut untuk melindungi aset konsumen.

"Leasing tidak bisa serta merta menarik kendaraan yang gagal bayar atau menunggak karena dengan perjanjian fIdusia, alur yang seharusnya terjadi adalah pihak leasing melaporkan ke Pengadilan," ungkap Zubir.

Selanjutnya menurut Zubir, kasus konsumen akan disidangkan, dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan.

Dengan demikian, selanjutnya kendaraan konsumen akan dilelang pengadilan, dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar hutang kredit ke perusahaan leasing, lalu uang sisanya akan diberikan kepada konsumen.

"Namun kenyataannya, pihak leasing tidak mematuhi aturan Menteri Keuangan. Sedangkan yang terjadi justeru sebaliknya, pihak leasing tidak membuat perjanjian fidusia, padahal itu kewajiban mereka," tandas Zubir.

Dia melanjutkan, asumsi yang muncul adalah, jika leasing tidak segera menarik kendaraan konsumen (padahal dilarang) maka akan semakin banyak tunggakan, sedangkan kendaraan itu sendiri bisa langsung dilelang  leasing itu sendiri tanpa peduli berapa uang yang sudah dikeluarkan nasabah untuk mencicil.

"Jadi pihak leasing untung ganda, dari kendaraan juga pembayaran cicilan konsumen. Jika kendaraan akan ditarik leasing, mintalah surat perjanjian fidusia terlebih dahulu. Jika tidak ada, maka jangan perbolehkan kendaraan dibawa," tegas Zubir.

"Perhatikan dengan seksama jika leasing memperlihatkan surat perjanjian fidusia, jika surat tersebut palsu,laporkan ke penegak hukum. Dan pihak leasing akan dikenakan denda minimal 1,5 miliar, jika ada pemaksaan pengambilan kendaraan," ujarnya.

Zubir menyarankan agar konsumen mempertahankan barang miliknya jika ditemukan prilaku menyimpang oknum debt collector.

"Jika para penagih hutang berusaha merampas barang cicilan anda, tolak dan pertahankan barang tetap ditangan anda. Sampaikan kepada mereka jika tindakan yang dilakukan adalah kejahatan," terangnya.

Zubir memaparkan, dalam KUHP jelas disebutkan yang berhak mengekskusi adalah Pengadilan.

"Jadi apabila mau mengambil jaminan harus membawa surat penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri," ucapnya,

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK/010/2012 tentang pendaftaran Fidusia yang mewajibkan leasing mendaftarkan jaminan fidusia paling lambat 30 hari sejak perjanjian kredit ditandatangani. Leasing yang tidak mendaftarkan jaminan tersebut terancam dibekukan usahanya.(rg1)

Komentar Anda

Berita Terkini