|

YARA : Kejaksaan Negeri Bireun tidak Profesional

Direktur Hukum dan Advokasi  pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Sulaiman SH.

REPORTASEGLOBAL.COM - Direktur Hukum dan Advokasi  pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Sulaiman SH,  menyesalkan sikap pihak Kejaksaan Negeri Bireun, sebab tidak menghadirkan dan menghadapkan terdakwa ke persidangan.

Tindakan tersebut dinilai telah melanggar azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang dalam Pasal 4 ayat (2) dikatakan, bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.  

Selain melanggar azas peradilan, tindakan tersebut  juga bertentangan dengan ketentuan didalam Pasal 50 ayat 3 KUHP, sebagaimana disebutkan bahwa terdakwa berhak segera diadili pengadilan.

" Sebagai kuasa hukum salah seorang terdakwa yang akan disidangkan hari ini dengan agenda pembacaan dakwaan , kami sangat kecewa  pada Kejaksaan Negeri Bireuen," ucap Sulaiman SH, Rabu 30 Agustus 2017.

Sulaiman menambahkan, dirinya sudah  datang jauh-jauh dari Banda Aceh, sejak pukul 09. 00 WIB. Sulaiman juga mengaku sudah menunggu terdakwa dibawakan jaksa untuk dihadapkan ke persidangan. Namun, hingga pukul 15.00 WIB tidak ada tanda- tanda terdakwa dihadirkan jaksa

 " Ketidakhadiran para terdakwa juga tidak disertai dengan alasan yang jelas. Dan berdasarkan sistem informasi perkara yang terdapat di Pengadilan Negeri Bireun, hari ini ada 9 perkara pidana yang seharusnya disidangkan majelis hakim. Namun tidak ada satupun terdakwa yang di hadapkan ke persidangan," ketus Sulaiman.

" Kedepan, saya yakin dan percaya bahwa Kejaksaan Negeri Bireun mampu menjunjung tinggi nilai profesionalitas sebagaimana terdapat dalam 'Satya Adhi Wicaksana'," sebut pengacara asal Sabang itu.

Sulaiman  juga berharap, sikap demikian tidak dipraktekkan lagi, karena selain bertentangan dengan asas peradilan, juga merugikan pihak lain terutama para terdakwa itu sendiri," pungkas Sulaiman menutup keterangannya.(***)
Komentar Anda

Berita Terkini