|

YARA Desak DPRA Panggil Gubernur Pertanyakan Pergub Bendera Aceh

Direktur YARA Safaruddin SH

REPORTASEGLOBAL.COM - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mendesak DPRA segera memanggil Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, mempertanyakan alasan gubernur yang belum membuat Pergub pelaksanaan Qanun Bendera dan Lambang Aceh.

" Kami mendesak DPRA memanggil gubernur, mempertanyakan Pergub Qanun Bendera dan Lambang Aceh," ucap Direktur YARA Safaruddin SH, Sabtu (26/8/17).

Hal ini dinilai penting mengingat banyaknya warga Aceh yang saat ini sudah mulai mengibarkan bendera Aceh tersebut, namun kemudian diamankan  kepolisian.

" Padahal secara aturan tidak ada dasar polisi untuk melarang pengibaran bendera tersebut karena telah disahkan menjadi peraturan perundangan dalam bentuk Qanun Aceh," ujar Safar.

Apalagi setelah MK menyatakan Pasal 251 UU Pemda terkait dengan kewenangan pembatalan perda tidak lagi bisa dibatalkan Mendagri atau gubernur. 

Adapun terkait Pasal 251 ayat 1 UU Pemda menyatakan, Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan menteri. Alasannya, hal itu inkonstitusional dan bertentangan dengan melanggar UUD 1945. 

"Pasca putusan ini, maka seluruh pembatalan Perda harus lewat judicial review Mahkamah Agung (MA). Selama ini kan di lakukan cooling down pembahasan di Mendagri mengingat saat itu kewenangan pembatalan Qanun masih di Mendagri,  namun pasca putusan MK tidak lagi, jika mendagri tidak setuju maka harus mengajukan Judicial Review ke MA" tandasnya.

"Saat ini hanya di butuhkan aturan pelaksanaan Qanun tersebut yaitu Peraturan Gubernur, oleh karena itu kami mendesak DPRA agar memanggil Gubernur untuk mempertanyakan alasan Gubernur kanapa sampai saat ini belum mengeluarkan Pergub untuk Qanun Bendera dan Lambang Aceh" pungkas Safar menutup keterangannya.***
Komentar Anda

Berita Terkini