|

Ultah ke 25, Ketua YARA Aceh Barat Luncurkan Postingan Mengejutkan

Ketua YARA Aceh Barat,Hamdani didampingi Direktur YARA, Safaruddin SH beserta jajarannya foto bersama memperagakan Bendera Aceh Bintang Bulan beberapa waktu lalu.
REPORTASEGLOBAL.COM - Bertepatan pada hari ulang tahunnya yang ke 25, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Hamdani, meluncurkan postingan mengejutkan di medsos terkait bendera Aceh, Bintang Bulan.

" Selaku penggugat, saya merasa lagi - lagi dan lagi, Aceh telah kembali ditipu Pemerintah Pusat," sebut Hamdani dalam postingan facebooknya itu, tertanggal 7 Agustus 2017.

Postingan itu diawali ucapan terimakasih Hamdani kepada para netizen dan teman kontak facebooknya yang memberi ucapan selamat ulang tahun kepada dirinya.

"Terimakasih kepada rekan -rekan semua atas ucapannya, baik tidak langsung maupun langsung yang telah ikut bersyukur dan mendoakan saya di hari ultah," ucap putera Senagan, Meulaboh itu.

Curhatan Hamdani di medsos kemudian dilanjutkan soal harapannya pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 P/HUM/2016 keluar, yang diterima pada Rabu 12 Juli 2017 oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh ( YARA), hal itu pun mengundang beragam respon masyarakat Aceh.

Sebelumnya, 3 warga Aceh, Fakhrurrazi, Yudhistira Maulana dan Hamdani, mengajukan judicial Review terhadap Qanun Nomor 3/2013 ke MA dengan memberikan kuasa kepada Advokat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA).

Dalam tuntutan itu, ketiganya meminta MA membatalkan pasal 4 dan 17 dari Qanun tersebut atau menyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitution).

Salah satu dari tiga warga Aceh yang mengugat Qanun Bendera adalah Hamdani ( 25 ) Warga Kabupaten Nagan Raya.

Hamdani merupakan satu-satunya Warga Pantai Barat Selatan yang mengajukan judicial Review terhadap Qanun Nomor 3/2013 ke MA. Qanun atau Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 yang di tetapkan 25 Maret 2013 lalu itu pun menuai kontroversi dan berbuntut panjang, sehingga polemik Bendera Aceh tak kunjung selesai, dan akhirnya berujung pada gugatan Qanun tersebut ke MA melalui YARA.

Hasilnya, Mahkamah Agung menolak permohonan Judicial Review/uji materil terhadap Qanun Nomor 3/2013 tentang Lambang dan Bendera Aceh.

" Kalau memang sebelumnya Qanun atau Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 dianggap bertentangan, kenapa ketika kami ajukan Judicial Review (JR) ditolak dengan berbagai pertimbangan yang menurut kami tidak tepat. Saya warga Aceh merasa berhak memperjuangkan hak-hak kami sebagaimana yang telah di sepakati didalam MoU Helsinki. Itu hak kami, makanya kami tuntut," tegas Hamdani.

Dia menuding, pemerintah pusat terlalu berlebihan menyikapi persoalan tersebut.

" Pemerintah Pusat jangan terlalu sensitif menanggapi hal tersebut. Bendera itu sama saja seperti bendera lainnya. (Alm) Gus Dur pernah berkata, kalau bendera itu cuma identitas saja. Jangan terlalu sensitif," ketus Hamdani.

" Kami menganggap penolakan tersebut berarti Qanun Nomor 3/2013 tentang Lambang dan Bendera Aceh, sudah benar sudah diterima dan tidak perlu dirubah lagi," tambahnya.

Dani menjelaskan, pihaknya sudah mencoba menggugat hal itu ke MA namun tidak ada tanggapan.

"Sudah kami ajukan ke MA namun tidak di gubris, pemakaian lambang yang mirip GAM pada bendera Aceh, Saya rasa tidak berbeda dengan bendera yang dipakai klub sepakbola di Indonesia," terang Dani.

Menurut Dani, bendera Aceh tersebut hanyalah sebuah identitas kedaerahan. Dia meminta pemerintah pusat untuk tidak berlebihan menafsirkan keberadaan dan maksud diperjuangkannya bendera Aceh tersebut.

" Sepak bola saja punya benderanya masing-masing, itu Cuma identitas.sekali lagi itu hanya identitas, tidak ada masalah lagi saya rasa," ucapnya.

Tidak hanya itu, Hamdani juga memberi contoh
bendera Aborigin sebagai bentuk bendera khusus yang terdapat di Australia.

"Di negara lain seperti Australia, bendera Aborigin itu diperbolehkan. Nah, pengibarannya itu yang harus diatur. Kalau di Indonesia, bendera lain jangan sejajar dengan Merah Putih," imbuh Dani.

Dalam postingannya itu Dani juga mengingatkan, agar pemerintah pusat tak lagi berkelit terkait persoalan bendera Aceh tersebut.

"Sudahlah jangan lagi menipu kami di Aceh dengan logika-logika hukum serta taktik politik pusat seolah olah polemik bendera Aceh ini merupakan persoalan yang begitu besar sehingga tidak ada solusinya. Kami Warga Aceh sudah kenyang dengan strategi politik yang di permainkan oleh pemerintah pusat," ketus Dani.(oenyak)
Komentar Anda

Berita Terkini