|

Terusik Polemik Dana Desa, Haji Uma Berniat Panggil Pihak Kementrian

Senator Aceh H.Sudirman (Haji Uma)

REPORTASEGLOBAL.COM - Polemik dana desa kian menyeruak di ranah publik. Menyita perhatian banyak kalangan yang terseret arus kontroversi pengelolaan anggaran pembangunan desa, baik sebagai pelaku maupun barisan pemerhati.

Seorang senator asal Aceh, H.Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, turut terusik fenomena mewabahnya masalah pembangunan yang mendera hingga ke lapisan bawah pemerintahan itu. 

Dia tidak hanya berkomentar, namun dirinya sibuk mengais solusi agar gonjang –ganjing seputar aliran pembangunan gampong tidak lagi memekakkan telinga.

Dalam gelisahnya, Haji Uma bermaksud memanggil pihak kementrian terkait, dalam hal ini Kemendag untuk menggeber solusi. 

Dirinya ingin membincangkan soal dilema harga pasar yang tidak lagi memihak pada anggaran desa sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga menyeret banyak geuchik di Aceh dalam pusaran arus masalah keuangan pembangunan desa.

“Kita akan panggil pihak Kemendag soal selisih harga ini, karena mereka tidak buat regulasi terkait penyesuaian harga,” ucap pemeran ayah Yusniar dalam serial komedi ‘Umpang Breuh’ itu, Rabu 30 Agustus 2017.

Menurutnya, tidak dibuatnya Permendag terkait kenaikan harga tersebut telah menyulitkan sejumlah kepala desa untuk melaksanakan pembangunan.

“ Kenaikan harga barang ini kan dilematis, sehingga menghambat pembangunan di daerah,” katanya.

Senator Aceh ini berujar, seharusnya pihak kementrian sudah menyiapkan solusi sebelum hal ini terjadi dan menyebabkan kegamangan aparatur desa menjalankan tugasnya.

“ Peran menteri kan membantu kelancaran dari semua proses. Saat ini, kita menemukan banyak kejanggalan disini,” sebut Haji Uma.

Dia berpendapat, seharusnya pihak kementrian menyiapkan Permendag yang diperuntukan mengatasi persoalan seperti kenaikan harga yang berselisih dengan anggaran desa tersebut.

“ Jika hari ini kementerian perdagangan tidak membuat satu regulasi terkait ini, sama halnya tidak mendukung upaya percepatan pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat," tegas politisi yang kian bersinar itu.

Kepada para kepala desa, Haji Uma pun berpesan, agar tidak memainkan jalan pintas mengakali pembangunan.

" Pak Keuchik, jangan coba -coba tabrak aturan, apalagi menyesuaikan harga barang dengan cara comot atau tambal sana -sini, nanti bisa jadi temuan," ucap Haji Uma.

Menurut dia, selintingan kabar yang berhembus soal kemungkinan sejumlah kepala desa hendak mengakali selisih harga pasar dengan cara mengurangi volume pada pembangunan fisik, merupakan cara keliru dan tidak sesuai ketentuan.

"Jangan karena mau mengakali harga, terus volume dikurangi, nanti apa yang dibangun jadi tidak berkualitas, bahkan hancur sebelum waktunya, itu kan menyalahi aturan, mungkin adendum bisa jadi solusi," papar Haji Uma.

Menurut Haji Uma, polemik dana desa pada umumnya disebabkan sumber daya manusia yang belum memadai. Dia menekankan para aparatur desa untuk jalan seiring dengan petugas pendamping desa, menjalankan pembangunan sesuai aturan.

"Itu kan pemerintah menerima tenaga pendamping desa lagi, jadi jalanlah dengan mekanisme yang diarahkan para pendamping desa," tandasnya.

Dia berharap para kepala desa tidak bekerja asal jadi, apalagi mengorbankan mutu pembangunan yang merugikan masyarakat.

"Jangan gara - gara mengejar target pembangunan desa, tapi hasilnya asal - asalan, dengan cara sim salabim," kata Haji Uma.

Dia pun mengungkapkan, pihaknya akan terus mendengar keluh kesah para aparatur desa dalam menjalankan tugasnya dan segera mencarikan jalan keluar atas setiap kendala yang dihadapi masyarakat.

"Kita ini mengupayakan agar semua persoalan di daerah itu berjalan real, makanya kepala desa harus berjalan sesuai aturan main," pungkas Haji Uma menutup keterangannya.(Oenyak)

Komentar Anda

Berita Terkini