|

KPK Periksa Tiga Pegawai BPK Terkait Suap Kementrian Desa

Ilustrasi

REPORTASEGLOBAL.COM - Tiga pegawai Badan Pemeriksa Keuangan masuk dalam daftar panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya bakal diperiksa terkait kasus dugaan suap terhadap pejabat BPK RI terkait dengan Pemberian Opini WTP di Kemendes PDTT TA 2016.

Mereka adalah, Sri Rahaju Pantjaningrum selaku PNS pada BPK RI, Andi Bonanganom selaku auditor BPK. Kemudian Fitriyadi, Kasubtim 2‎ BPK.

"Ketiga saksi diperiksa untuk melengkapi berkas tersangka RSG (Rochmadi Sapto Giri, auditor BPK RI)," ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rab(12/7).

Sebelumnya pada Senin (10/7) lalu, penyidik juga memeriksa tujuh saksi untuk tersangka Rochmadi Sapto Giri.

Ketujuh saksi tersebut yakni Nunung Puji Rahayu dan Mardi, staf di Set Jen Balilafto Kemendes PDTT, Susi Yustina, staf di Set Jen PKP Kemendes PDTT, Adi Setianto, staf Karo Keuangan Kemendes PDTT,Rijalul Ihwan, staf Setjen PDT, Deta, staf Setjen PDT, dan Mohamad Natsir, wiraswasta

Untuk diketahui, atas kasus ini KPK telah menetapkan empat orang tersangka yakni, Irjen Kemendes PDTT, Sugito; Eselon III Kemendes PDTT, Jarot Budi Prabowo; serta dua Auditor BPK RI, Rochmadi Sapto Giri, dan Ali Sadli. 

Sugito diduga menyuap Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli sebesar Rp 240 juta, lewat Jarot Budi Prabowo agar Kemendes mendapat opini WTP dari BPK terkait laporan keuangan tahun 2016.

Atas perbuatannya, Sugito dan Jarot Budi Prabowo yang diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) hurub b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli yang diduga sebagai penerima suap, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***
Komentar Anda

Berita Terkini