|

Kejagung Didesak Ambil Alih Kasus Mark Up Pengadaan Tanah Gampong Kapa

Ilustrasi

REPORTASEGLOBAL.COM - Ketua Lsm LPAP RI Aceh, Ibnu Hajar SH, mendesak
Kejaksaan Agung (Kejagung) segera mengambil alih kasus dugaan mark -up pengadaan tanah di Gampong Kapa, Kecamatan Langsa Kota. 

"Sebanyak 23 orang saksi termasuk Bupati Aceh Tamiang terpilih, Mursil SH, MKn telah diperiksa. Namun kasus tersebut mengendap terlalu lama di Kejaksaan Negeri (Kejari) Langsa" ucap Ibnu Hajar kepada awak media, Sabtu (15/7/17).

Menuruti Ibnu Hajar, dalam kasus ini, peran mantan Kakanwil BPN Aceh, Mursil SH Mkn adalah selaku ketua penetapan harga, sedangkan Wali Kota Langsa Usman Abdullah SE sebagai pejabat yang berwenang mencari dan menetapkan lahan untuk perumahan nelayan Gampong Kapa di Kecamatan Langsa Timur.

"Pihak Kejaksaan Langsa mengakui harga tanah memang melambung tinggi, dan terdapat kejanggalan atas harga tanah yang dibeli Pemda untuk pembangunan rumah nelayan tersebut" terang Ibnu Hajar.

Dia menduga, saat ini ada sejumlah pihak yang berupaya keras mempengaruhi pihak MAPPI untuk mengkaburkan perkara tersebut.

" Kejagung harus segera ambil alih kasus ini, supaya masyarakat Kota Langsa tidak mencurigai adanya permainan dalam proses penegakkan hukum terkait kasus yang diduga menguras uang negara sebesar Rp. 7 miliar" tegasnya.***




Komentar Anda

Berita Terkini