|

Haji Uma: Hukum Cambuk Tidak Pengaruhi Investor

Haji Uma bersama Presiden GTC Mr. Ih Hwan Oh, dari Korea Selatan usai pertemuan di Seoul, Korsel.

REPORTASEGLOBAL.COM - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, H. Sudirman menyimpulkan bahwa wacana pemerintah untuk memodifikasi pelaksanaan hukuman cambuk dari hadapan khalayak ramai menjadi tertutup merupakan kemunduran bagi Aceh, terutama dalam hal penegakan syariat Islam.

 "Kalau pelaksanaan hukuman cambuk ingin dihilangkan dari depan keramaian menjadi tertutup, itu benar-benar tidak ada landasan hukum agama dan wacana ini merupakan kemunduran bagi daerah keistimewaan Aceh," ujarnya kepada media, Minggu (16/7/2017).

Menurut Senator asal Aceh ini, pelaksanaan hukuman cambuk merupakan sesuatu yang sakral di provinsi berjuluk serambi mekah ini, sehingga  wacana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh ingin melakukan modifikasi terhadap pelaksanaan hukuman cambuk tertutup demi mendukung keberlangsungan investasi di provinsi ujung paling barat Indonesia itu dianggap kurang tepat.

“Hukuman cambuk adalah hal yang sakral di Aceh dan itu menjadi Undang-Undang dalam Qanun (peraturan) Pemerintah Aceh. Jadi, hukuman cambuk itu harus dijaga bersama kemurniannya,” ujarnya.

Senator yang akrab disapa Haji Uma ini  menjelaskan, tujuan cambuk sebenarnya bukan ingin menciptakan peserta cambuk berikutnya, tetapi menekan angka kemaksiatan dengan cara memberikan hukuman didepan kalayak ramai, supaya menjadi contoh kepada yang lain agar tidak berbuat maksiat atau pelanggaran syariat.

“Bila hukuman ini dilaksanakan secara rahasia tentu tidak berdampak pada tuntunan lainnya dan hukuman seseorang yang berbuat maksiat di depan orang banyak, itu memang sudah sesuai seperti yang disyariatkan dalam agama Islam,” katanya.

Kemudian lanjutnya, hukum cambuk di Aceh sama sekali bukan untuk menzalimi seseorang, akan tetapi lebih kepada melindungi masyarakat dari perbuatan buruk yang jelas-jelas dilarang dalam agama Islam.

“Hukuman cambuk ini sangat relevan diterapkan, karena sesuai perintah Allah SWT. Jadi, bagi umat Islam, hukuman ini sudah tidak asing lagi. Masyarakat Aceh tidak pernah komplin dicambuk depan khalayak ramai, kenapa orang lain sibuk memodifikasinya,” ujarnya.

Sementara itu terkait Investor, sebagai wakil rakyat dia mengaku melihat banyak Negara yang berlaku hukum Islam bekerja sama dengan negar non muslim, dan itu baik-baik saja.

" Arab saudi yang bekerja sama dengan Amerika di sektor perminyakan, Dubai juga dengan negara-negara Eropa, kemudian Malaysia dan Brunai Darussalam, tapi investor tidak pernah takut, Nah ini butuh pemikiran dan dukungan kita semua serta konsistensi dalam menjalankan Agama yang kita anut, ini merupakan landasan pokok dari pancasila itu sendiri jadi bangsa lain juga tidak boleh merongrong  kedaulatan Negara kita," tegasnya.

Dikatakannya hal ini disampaikan berdasarkan masukan  dari para ulama dan juga para tokoh masyarakat, sehingga sebagai wakil rakyat hal ini harus disampaikan supaya tidak terjadi kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat.

"Kita tentu sangat mendukung roda pemerintahan ini, apapun kita lakukan demi kepentingan rakyat, namun kalau ada kekeliruan atas usulan masyarakat maka akan  kita sampaikan, inilah fungsi kontrol, sebagai wakil rakyat yang sayang kepada pemerintah selalu memberikan masukan yang bersumber dari rakyat, Semua akan merasa senang dan nyaman dalam pembangunan ini, kita adalah satu tim baik legislatif dan eksekutif, jika gagal maka berimbas kepada kegagalan semua" ucapnya.

" Masyarakat tentu tidak menyalahkan personal, akan tetapi masyarakat menggeneralisir legislatif eksekutif sama saja, untuk itu marilah sama-sama kita berbaik sangka, bergandeng  tangan untuk mewujud kan Aceh yang lebih baik, Makmur dan sejahtera, Thayyibatun Baldataun Warabul Ghafur," ajaknya" pungkasnya menutup keterangan.(safdar)
Komentar Anda

Berita Terkini