|

FGD Unsyiah : Pencabutan UU PA Kurangi Hak -Hak Rakyat Aceh

Rektor Unsyiah Prof.Dr.Syamsul Rizal  didampingi sejumlah pembicara lainnya, memaparkan gagasan terkait polemik UU Pemilu dalam Forum FGD di Balai Senat Biro Rektor Unsyiah, Jumat 28 Juli 2017.

REPORTASEGLOBAL.COM - Pusat Studi Ilmu Pemerintahan(PSIP) Unsyiah bekerjasama dgn Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh (P3KA)melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terkait kehadiran UU Pemilu di Balai Senat Rektorat Unsyiah, Jumat 28 Juli 2017, sekira pukul 14.00 WIB hingga berakhir menjelang magrib.

Kali ini FGD mengangkat tema ”Polemik UU Pemilu, Bolehkah Mengenyampingkan Kekhususan Aceh?“.

FGD sendiri diinisiasi sebagai wujud kontribusi pengabdian Universitas Syiah Kuala sebagai jantung hati rakyat Aceh dalam mengawal berbagai kebijakan nasional yang berdampak terhadap daerah Aceh, demikian tegas Kurniawan S, S.H., LL.M selaku Kepala Pusat Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP)Unsyiah.

FGD ini dibuka langsung Prof.Dr.Syamsul Rizal selaku Rektor Unsyiah. Rektor Unsyiah berharap, FGD dapat menampung berbagai masukan dari para pengambil kebijakan yang ada di Aceh, guna mencari solusi atas polemik UU Pemilu yang berdampak terhadap eksistensi UU PA. 

Selain itu, forum itu diharapkan kiranya dapat merumuskan beberapa langkah terbaik guna mengakhiri polemik tersebut.

Turut hadir sebagai narasumber kunci yaitu, Komisi 1 DPRA, Iskandar Al - Farlaki , Ketua Banleg DPRA, Abdullah Saleh, Ketua Bawaslu Aceh, Dr.Muklir dan Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP)Aceh, Ridwan Hadi. Sedangkan perwakilan Pemerintah Aceh tidak mengirim utusan pada FGD tersebut.
Suasana saat FGD  yang dihadiri sejumlah kalangan sedang berlangsung  membahas polemik UU Pemilu di Balai Senat Biro Rektor Unsyiah, Jumat 28 Juli 2017.
Dalam kesempatan itu, Abdullah Saleh menyampaikan beberapa poin penting diantaranya, Pemerintah dalam rencana pembentukan UU Pemilu tidak berkonsultasi dengan DPRA. Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan amanat UU PA.

Sementara itu, Iskandar Usman Al-Farlaki menuturkan, selama ini hanya DPRA yang secara aktif menjeput bola ke pusat untuk mengawal tentang keberadaan UU PA.

" Tidak satupun anggota Forbes peduli, padahal UU PA ini kepentingan rakyat Aceh," tegas putera Aceh timur tersebut.

Ketua Fraksi Partai Aceh itu juga menyebutkan, pencabutan UU PA mengurangi hak -hak rakyat aceh.

Di pihak lain, Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi mengungkapkan, dibentuknya UU Pemilu yang merubah dan mencabut beberapa pasal dari UU PA merupakan cacat formil, dan karenanya batal demi hukum.

Namun pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Aceh, Dr. Muklir menyebutkan, dari sisi substansi pengaturan terkait Pemilu yg diatur dalam UU Pemilu termasuk terkait adanya penyatuan lembaga pengawasan di Aceh merupakan sesuatu kemajuan.***
Komentar Anda

Berita Terkini