|

Tuha Peut Neusu Aceh : Diduga Ada Kongkalikong Dibalik Pembagian Bantuan Fakir Miskin

Ketua Tuha Peut Neusu Aceh, Said Abu Bakar, Wakil Ketua Tuha Puet, Rahmadi, Utusan Geuchik, Bahtiar dan jajaran tuha peut lainya dalam rapat yang diselenggarakan Rabu malam(21/6)

REPORTASEGLOBAL.COM - Wakil Ketua Tuha Peut Gampong Neusu Aceh, Rahmadi, mengungkapkan kekecewaannya atas dugaan tidak transparannya pembagian bantuan bagi fakir miskin yang berasal dari Baitul Mal di Gampong Neusu Aceh, Kecamatan Baiturahman, Banda Aceh.

Kekecewaan Rahmadi itu ia lampiaskan dalam rapat yang diselenggarakan Tuha Peut Gampong Neusu Aceh yang dihadiri utusan geuchik, ketua dan sejumlah anggota tuha peut, geuchik terpilih dan beberapa kepala dusun Gampong Neusu Aceh, Rabu malam (21/6). 

Rapat itu sendiri menurut pihak tuha peut, diselenggarakan akibat banyaknya keluhan masyarakat terkait tidak transparan dan dirasa tidak adilnya daftar penerima bantuan tersebut.

" Kami kecewa, terkesan ada kongkalikong di aparatur desa terkait penerima bantuan ini, dan anehnya, yang dapat koq itu - itu saja orangnya, harusnya kan digilir buat fakir miskin," ucap Rahmadi.

Rahmadi pun mempertanyakan soal dugaan terjadinya perubahan daftar fakir miskin yang diserahkan para kepala dusun ke Kantor Geuchik Gampong Neusu Aceh.

" Data yang diserahkan kepala dusun koq berubah di kantor geuchik, dan kami menduga ada sejumlah pegawai kantor geuchik  menerima bantuan bagi fakir miskin tersebut" ketus Rahmadi dihadapan utusan geuchik Gampong Neusu Aceh, Bahtiar, jajaran tuha peut dan Geuchik Neusu Aceh terpilih, Fauzi Oesman.

Rahmadi juga sempat menginterupsi penjelasan utusan geuchik yang menyebutkan bahwa data fakir miskin yang sudah masuk,  berasal dari kepala dusun dan tidak dapat dirubah lagi.

" Di dunia ini, Al Quran dan Hadis saja yang tidak bisa dirubah. Masak data itu tidak bisa, bagaimana kalau yang status sosialnya berubah atau sudah mati, yang miskin sudah kaya, sehingga tidak pantas lagi menerima bantuan ?" ujar Rahmadi.

Rahmadi juga mengungkapkan, banyak hal yang harusnya dievaluasi terkait penerima bantuan yang berasal dari zakat tersebut.

" Ini misalnya, Koq yang bersuami dapat bantuan, yang janda malah nggak dapat, padahal mungkin ada anak yatim -  piatu disitu,  ini kan aneh, apa nggak perlu dirubah itu data? Apalagi kalau yang fakir miskin tidak dapat, jadi tidak ada cerita tidak bisa dirubah, ada apa ini ?"  beber Rahmadi.

Dia sangat menyayangkan, masyarakat selalu menjadikan pihaknya sebagai sasaran atas tidak beresnya urusan di pemerintahan gampong.

" Kami pihak tuha peut ini, selalu jadi sasaran protes,digosipin, dibilang tuha peut cuma duduk - duduk saja, dan masyarakat sering mengeluh kepada kami terkait berbagai masalah di kantor geuchik, makanya ini sampai kami adakan rapat" terangnya.

Selanjutnya, Rahmadi menegaskan, pihaknya akan terus menelusuri soal penerima bantuan ini, agar masyarakat tenang.

" Kami akan usut ini, tapi tentu ada caranya, dan nggak mungkin main banting meja di kantor geuchik," katanya dalam rapat tersebut.

Dalam kesempatan itu, Rahmadi juga menyinggung soal LPJ mantan Geuchik Gampong Neusu Aceh yang tidak jelas selama tahun 2015 - 2016. Dia mendesak agar persoalan itu segera diusut tuntas dan tidak didiamkan begitu saja.

Rahmadi berharap, Geuchik Gampong Neusu Aceh terpilih agar mengutamakan transparansi dalam pemerintahannya kedepan.

Kepala Dusun, H Said Zainuddin dan tokoh mayarakat Neusu Aceh saat mengemukakan pendapat dalam rapat

Kekecewaan terkait kontroversi penerima bantuan dari Baitul Mal tersebut  juga dikemukakan salah seorang kepala dusun bernama H Said Zainuddin SE, dia mengaku pernah menyerahkan data yang tiba - tiba saja ia duga berubah di Kantor Geuchik Gampong Neusu Aceh.

" Kami sangat kecewa, sudah kasih data sekian banyak nama fakir miskin, tahu-tahu hanya 4 orang yang dapat bantuan" kata Said.

Dia meminta aparat desa melakukan pengecekan atau menanyakan jumlah pasti kuota penerima bantuan dari lembaga baitul mal tersebut.

" Seharusnya pihak Gampong tanya ke lembaga zakat berapa kuota sebenarnya, agar dapat digilir, jadi orang tidak kecewa" ucap Said.

Said mengaku sangat kecewa ketika mengetahui bahwa tidak semua masyarakat yang telah ia serahkan datanya menerima bantuan.

" Harapan saya, jangan sampai ada yang kecewa, bayangkan saja udah kita data, tapi nyatanya mereka tidak dapat, padahal berharap dapat bantuan. Kalau ini terus terjadi, ini yang salah ya pimpinan desa" ketus Said dalam rapat yang berlangsung alot tersebut.
Geuchik Neusu Aceh terpilih, Fauzi Oesman , ketua pemuda dan jajaran tuha peut saat rapat sedang berlangsung
Di pihak lain dalam kesempatan yang sama, menyahuti berbagai pendapat dalam musyawarah tersebut, Geuchik Gampong Neusu Aceh terpilih, Fauzi Oesman menyatakan, bahwa pihaknya akan berlaku transparan dalam menjalankan roda pemerintahan Gampong Neusu Aceh kedepan. Fauzi berharap persoalan kontroversi bantuan zakal mal tersebut tidak dikembangkan lagi.

" Yang sudah ya sudahlah, jangan kita ributkan lagi, yang penting kedepan saya janji benahi ini semua" pungkas Fauzi yang terkesan berhasil menenangkan kondisi rapat yang sebelumnya sempat riuh.

Fauzi juga berpendapat, soal LPJ mantan Geuchik dan penggunaan dana desa 2015 - 2016 harus dituntaskan secepat mungkin agar pemerintahan selanjutnya dapat dijalankan tanpa kegaduhan persoalan lama.

" itu tetap menjadi hutang bagi mantan geuchik, dan harus dituntaskan segera" tukas Fauzi.

Namun, tak lama usai Fauzi berpendapat, beberapa anggota tuha peut lainnya pun terus menghujani ruang rapat itu dengan berbagai kritikan, menuntut agar pihak tuha peut tidak hanya menerima begitu saja penjelasan atas dugaan berbagai kejanggalan dan penyimpangan yang terjadi di Gampong Neusu Aceh.

Sementara itu, Ketua Tuha Peut Gampong Neusu Aceh, Said Abu Bakar, berupaya menengahi rapat yang berlangsung hingga larut malam tersebut dengan sejumlah penjelasan.

" Kita tidak salahkan siapa - siapa, kalau bisa penerima jangan ganda, yang mengatur zakat mal itu pemerintah, TPG kan  mencari jalan terbaik, sebab kalau terlalu maju bisa dipertanyakan wewenang kita dan ini bisa jadi bumerang akhirnya" ucap Said.

Said juga berharap hal ini bisa diselesaikan dengan cara yang baik dan tidak terulang di kemudian hari.

" Tidak semua urusan gampong harus terbuka ke masyarakat, yang sudah jangan dipikir lagi , kita pikir kedepan saja " pungkas Said menutup keterangannya.(rg1)






Komentar Anda

Berita Terkini