|

YARA Desak Gubernur dan DPRA Selamatkan UUPA

Direktur YARA, Safaruddin SH

REPORTASEGLOBAL.COM - Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH mengatakan, Pasca pengesahan UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, telah banyak dikeluarkan UU lainnya, yang subtansinya juga menyentuh beberapa hak kekhususan aceh.

Dia menjelaskan, UU terbaru yang menjadi benturan norma dengan UUPA adalah pasal 157 UU No 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang mengatur tentang kewenangan mengadili sengketa pilkada ke mahkamah konstitusi.

Sedangkan dalam pasal 74 dikatakan bahwa, sengketa Pilkada Aceh menjadi kewenangan Mahkamah Agung, pasal 67 ayat (2) huruf e UUPA yang mengatur tentang calon kepala daerah harus berusia minimal 30 tahun, sedangkan dalam UU no 10 tahun 2016 ditentukan usia untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur 30 tahun dan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota usia 25 tahun.

"Jika diinventarisir, UU yang keluar diatas UU no 11 tahun 2006 akan banyak ditemukan benturan norma dengan UUPA, seperti kebijakan tentang kelautan yang baru-baru ini memakan korban enam orang nelayan di Aceh Barat di penjara, padahal jika merujuk pada pasal 162 UUPA bahwa hukum laut itu diselengarakan pemerintah aceh dalam hal kelautan dan dibidangi oleh panglima laot," ungkap Safar.

Tetapi menurutnya, hal tersebut tidak berlaku, sehingga akan banyak pasal dalam UU PA akan menjadi tidak berkekuatan hukum jika tidak ada tindakan penyelamatan UUPA oleh pemerintah aceh. 

Safar menambahkan, dalam UUPA disebutkan, pasal 8 ayat (2), rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan PerwakilanRakyat yang berkaitanlangsung dengan Pemerintahan Aceh, dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA, ayat (3) kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan Gubernur.

" Untuk itu, kami meminta DPRA dan Gubernur Aceh agar membantuk tim pemantau regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, apakah regulasi tersebut bertabrakan normanya dengan UU PA atau tidak dan harus aktif melakukan komunikasi dengan DPR  dan Pemerintah Pusat terhadap regulasi yang dapat melemahkan pasal dalam UUPA. Jika hal ini tidak dilakukan maka pasal dalam UUPA satu persatu akan ditinggalkan dan digilas oleh regulasi lain. " kata Safar

Dia mengingatkan, Pemerintah Aceh harus menyampaikan dan terus mensosialisasikan tentang kekhususan Aceh ke berbagai pihak secara rutin, karena kami melihat banyak pihak termasuk pemerintah pusat belum memahami benar terhadap hak-hak Aceh yang di atur secara khusus dalam UU PA.

Selanjutnya dia menambahkan, jikapun ada pertentangan norma dalam regulasi yang lain, maka hal tersebut dapat disetujui oleh Pemerintah Aceh, sejauh tidak merugikan hak kosntitusional masyarakat Aceh.***

Komentar Anda

Berita Terkini