|

Ketua DPRK Bener Meriah Bantah Isu Dirinya Jadi Tersangka

Ketua DPRK Bener Meriah, Guntara Yadi.


REPORTASEGLOBAL.COM - Ketua DPRK Bener Meriah, Guntara Yadi, membantah isu bahwa dirinya telah dijadikan tersangka atas pemeriksaan tim Tipikor Polda Aceh terkait kasus dugaan korupsi pengadaan gorden dan SPPD Fiktif beberapa waktu lalu.

" Masak baru diperiksa sudah jadi tersangka, kan aneh itu, bukan pun diperiksa bang, mereka hanya nanya untuk klarifikasi saja ,sebab ada info dari masyarakat katanya soal pengadaan gorden 1,3 M," kata Guntaryadi saat dihubungi Reportase Global.Com melalui telpon selularnya, Rabu malam (3/5).

Guntara Yadi sangat menyesalkan soal pemberitaan media yang dia nilai menyudutkan dan sangat merugikan dirinya atas pemberitaan terkait persoalan tersebut.

" Ada media bikin berita dengan kata diduga , tapi seolah - olah gimana, masyarakat kira saya memang melakukan penyimpangan, padahal tidak, ini kan merugikan saya," keluh Guntara Yadi.

Menurut Guntara Yadi, awalnya ada sebuah media memberitakan, bahwa telah terjadi penggeledahan kantor DPRK Bener Meriah oleh tim Tipikor Polda Aceh beberapa waktu lalu, dan dia juga mengatakan ada sebuah LSM yang menduga dirinya telah melakukan penyimpangan soal pengadaan gorden untuk kantor DPRK Bener Meriah dan terlibat penyimpangan SPPD Fiktif, namun Guntara Yadi membantah semua dugaan itu.

" Awalnya media dan LSM itu bilang, kantor DPRK Bener Meriah digeledah, mana ada begitu, bukan pemeriksaan, yang ada tim itu nanya untuk klarifikasi, sebab ada laporan masyarakat tentang pengadaan gorden 1,3 M dan SPPD Fiktif, dan saya mempersilahkan penegak hukum melakukan tugasnya, silahkan pak kata saya, cuma itu kan secara administrasi pak Sekwan urusannya, kalau saya kan pengguna anggaran," terang Guntara Yadi.

Dia menilai, dugaan ataupun tudingan sejumlah pihak terhadap dirinya terkait hal ini sangat aneh, sebab belum ada pembuktian terkait semua dugaan bahkan tudingan tersebut, namun dirinya sudah menjadi korban pemberitaan negatif dan berkembang isu yang merugikan nama baiknya.

" Belum apa - apa koq sudah dibilang fiktif, belum juga dicek itu, lalu saya disuruh klarifikasi pemberitaan media itu, apanya yang diklarifikasi kalau sudah begini, kata saya," tandas Guntara Yadi.

Guntara Yadi mengaku, sejauh ini tim penegak hukum tidak menemukan apapun terkait dugaan tersebut.

" Awalnya kan katanya ada pengadaan gorden 2016 senilai 1,3 M, ternyata kan tidak ada 2016, yang ada tahun 2015 dan itu hanya 119 juta bukan 1,3 M, tidak terjerat disitu, lalu saya dibilang terlibat SPPD Fiktif, diperiksa aja belum koq bisa bilang fiktif? Kemudian malah diisukan saya tersangka," ungkap Guntara Yadi.

Atas dugaan LSM dan pemberitaan itu, Guntara Yadi tidak menunjukkan tanda - tanda untuk mempermasalahkannya.

" Biar ajalah bang, biasa itu, kita kan di dunia politik, politik ini kejam bang," katanya sambil berseloroh kepada Reportase Global.

Guntara Yadi menilai ada pihak - pihak tertentu yang ingin merusak citra dan menjatuhkannya secara politik.

" ini kan ada yang mau jatuhin saya," kata Guntara Yadi tanpa menjelaskan secara detail siapa pihak yang dia maksud ingin menjatuhkannya dan untuk alasan apa hal tersebut dilakukan.

Sebelumnya dilain pihak, melalui pemberitaan RRI, Guntara Yadi membantah adanya informasi terkait pengadaan gorden untuk kantor dewan senilai 1,3 miliar rupiah.

Menurutnya, kedatangan tim Tipikor Polda Aceh ke kantor DPRK beberapa hari yang lalu untuk mengkroscek kebenaran informasi terkait pengadaan gorden dengan nilai miliaran tersebut.

“Beberapa hari lalu memang ada tim Polda kemari, mereka minta izin untuk melakukan pengecekan terhadap informasi dari masyarakat, yakni pengadaan gorden senilai 1,3 miliar, mereka ingin mengecek kebenarannya, sudah itu saja,” kata dia kepada RRI.

Berikutnya lanjut Guntari Yadi, personel dari Tipikor Polda Aceh juga ingin mengecek berkas SPPD anggota dewan Kabupaten Bener Meriah.

“Saya persilahkan duduk, melihat surat yang mereka bawa, lalu saya baca. Lalu kami persilahkan mereka untuk melihat yang mana pengadaan yang ingin diklarifikasi, demikian dengan SPPD, silahkan pak, saya bilang kepada mereka waktu itu,” tuturnya.

Selanjutnya apabila memang ada temuan lanjut Guntari Yadi, maka dipersilahlahkan kepada para pihak untuk bertanya kepada pihak Tipikor, karena mereka yang mengetahui benar atau tidaknya segala apa yang disampaikan itu.

“Pengadaan itu setelah dikroscek, memang tidak pernah ada sampai 1,3 miliar. Selama berdirinya DPRK Bener Meriah atau 12 tahun kabupaten ini, tidak pernah ada pengadaan gorden sebesar itu. Mustahil lah itu terjadi, kenapa saya bilang mustahil? kalau sampai 1,3 miliar, jangankan kantor DPRK Bener Meriah, rumah-rumah warga sebagian sudah ditutup gorden itu,” tegas dia.

“Setelah dikroscek Tipikor memang tidak ada. Kalaupun ada pengadaan gorden hanya pada tahun 2015, Karena peralihan periode anggota dewan yang lama ke dewan yang baru, jadi kadaluarsa gorden yang ada di DPRK ini sudah tidak layak saat itu. Angkanya hanya berkisar 119 juta saja,” tambah Guntari Yadi sebagaimana dilansir dari RRI.

Berdasarkan informasi yang diperoleh RRI, tim Tipikor Polda Aceh sempat memeriksa sejumlah berkas di DPRK Bener Meriah selama tiga hari. Saat pemeriksaan dilakukan, Ketua DPRK Bener Meriah, Guntari Yadi sedang berada diluar daerah untuk memenuhi sejumlah undangan. (RG 1)



Komentar Anda

Berita Terkini