|

Diduga Hambat Ekspor Ikan, PT. RPB Gugat SKIPM Aceh

Direktur PT Royal Peusangan Bahari, Sharil Ramadhan, menunjukkan dokumen hasil laboratorium (Foto:Hafiz)


REPORTASEGLOBAL.COM - PT Royal Peusangan Bahari (RPB) kan menggugat Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Kelas I Aceh ke Pengadilan.

Hal itu dikarenakan, SKIPM tidak mengeluarkan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (Healt Certificate for Fish and Fish Product), yang mengakibatkan PT RPB mengalami kerugian senilai ratusan juta rupiah karena gagal ekspor 13 ribu bibit ikan kerapu milik PT RPB ke Malaysia‎ 

Padahal, Direktur PT RPB, Syahril Ramadhan, menuturkan untuk pengujian sampel bibit ikan yang diekspor sudah valid, sesuai dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh Malasyia.

Syahril menjelaskan, pengujian sesuai Permen KKP juga sudah dilakukan dan menujukkan hasil bibit kerapu miliknya negatif dari penyakit Red Sea Bream Iridovirus (RSIV).

“Tetapi pihak SKIPM Aceh juga tidak mau mengeluarkan sertifikat kesehatan ikan, sehingga kita tidak bisa melanjutkan proses pengurusan dokumen ekspor di Bea Cukai," kata Syahril sebagaimana dilansir dari GoAceh, Minggu (7/5/2017) malam.

Selain mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah, sebanyak 50 ribu bibit ikan kerapu yang sudah distok mengalami gagal ekspor.

"Kita dirugikan dengan ketidakjelasan pihak SKIPM Aceh yang tidak mau mengeluarkan sertifikat itu. Saat ini, ribuan ekor bibit memang banyak yang mati, stok yang kita simpan juga terancam mati," jelas Syahril.

Dia mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan sejumlah dokumen, bukti-bukti dan tim advokat, guna melanjutkan perihal tersebut ke pengadilan.

"Rencananya akan kita gugat dalam waktu dekat ini, mungkin minggu depan," katanya.

Menurut Syahril, permasalahan seperti ini sebelumnya juga sering terjadi dan dialami oleh perusahaan lainnya. Pihak SKIPM Aceh terkesan menghambat proses pengeksporan ikan asal Aceh ke luar negeri.

Tetapi perusahaan lain banyak yang tidak berani mempertanyakan atau mempermasalahkan hal ini dengan alasan takut kalah dan sebagainya.

“Tetapi kita tetap memperjuangkan dan menuntut keadilan di sini. Apa alasannya hingga sepertinya pengurusan dokumen ekspor dipersulit, makanya banyak perusahaan komoditi laut lainnya yang bangkrut dan tidak berkembang di Aceh," tandas Syahril.(sandi)

Komentar Anda

Berita Terkini