|

Bendahara Komite Samidi : Saya Transfer Dana Komite ke Rekening Pribadi demi Keamanan






Salah satu unit rumah penerima bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pasca gempa dari dana Otsus 2013 di Kabupaten Bener Meriah.

REPORTASEGLOBAL.COM - Samidi, Bendahara Komite Bener Maju dalam program Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Pasca Gempa di Kabupaten Bener Meriah yang berasal dari dana Otsus 2013 mengakui, bahwa dirinya telah melakukan transfer atas sejumlah dana dari rekening Komite Bener Maju ke rekening pribadi miliknya, karena alasan keamanan.

" Ya saya transfer dana itu ke rekening pribadi demi keamanan uang itu, termasuk nyawa saya, kan saya nggak berani disuruh bawa pulang ke rumah, dan transfer itu sudah seizin ketua," kata Samidi kepada Reportase Global melalui telepon selularnya, Jumat (26/5).

Samidi mengaku tidak tahu jika perbuatannya mentransfer dana komite ke rekening pribadinya tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum.

" Saya tidak tahu kalau itu bisa pidana, sebab tidak ada niat jahat kami melalukannya," terang Samidi.

Samidi mengungkapkan, dirinya melakukan transfer dana dari rekening komite ke rekening pribadinya sebanyak 3 kali dengan nilai ratusan juta rupiah.

" Transfer sekitar 3 kali, nilainya bervariasi, ya ratusan juta rupiah," ujarnya.

Dia menegaskan uang RTLH yang dikelola pihaknya selaku komite telah dipergunakan sesuai peruntukkannya, kecuali sejumlah uang yang diminta PPATK dan pihak Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah pada saat itu.

" Semua sudah kita gunakan ke Program itu, tapi ada yang diambil orang dinas sekitar puluhan juta rupiah, dan kami tidak tahu uang itu dikemanakan, tapi katanya ada catatannya, ya itulah kesalahan kami, sebab mungkin karena tidak ada bimtek sebelumnya, jadi kami tidak tahu kalau uang itu tidak boleh untuk pihak lain," papar Samidi.

Samidi menjelaskan semua unit rumah yang direhab telah dikerjakan sesuai aturan dan biaya yang telah ditentukan.

" Udah beres semua, yang penting komite nggak ada penyelewengan, kecuali rumah yang jaraknya jauh dan bukan dikerjakan orang komite. Nah, itulah yang akhirnya jadi masalah," ungkap Samidi, tanpa menjelaskan siapa orang yang dia maksud tersebut.

Samidi menambahkan, sejumlah rumah yang dinilai tidak selesai dikerjakan pihak diluar komite, disebabkan bahan bangunan yang tidak cukup.

Adapun besaran anggaran untuk merehab 100 unit rumah tidak layak huni tersebut senilai Rp 19.200.000 per unit.

" Bagaimana mau dikerjakan, kalau bahannya saja tidak cukup, ya itulah yang dikerjakan orang itu yang sekarang jadi masalah, yang jelas kalau sama komite tidak ada pemotongan dana rehab," sebut Samidi.

Di pihak yang sama, Ketua Komite Bener Maju, Marzuki, yang juga penanggungjawab program tersebut, saat dikonfirmasi soal pengakuan Samidi terkait transfer dana ke rekening pribadi Samidi, menolak memberikan keterangan, sebab kasus itu menurutnya sedang dalam proses persidangan.

" Maaf, bukan tidak mau bantu keterangan, tapi kasus ini sedang dalam proses persidangan, jadi mohon maaf ya," terangnya singkat.

Di pihak lain, saksi ahli dalam persidangan, Ramli, menuturkan, perbuatan Samidi yang memindahkan atau mentransfer dana komite ke rekening pribadi Samidi merupakan perbuatan melawan hukum terkait tindak pidana korupsi.

" Pidana dia itu, kena UU Tipikor, nggak ada dasarnya dia keluarkan uang itu, Ketuanya juga harus bertanggungjawab. Kalau ketuanya ngaku nggak tahu, bisa jadi tandatangan ketuanya dipalsukan, berarti Bank juga salah," tegas Ramli.

Marzuki dan Samidi merupakan saksi dari Kasus dugaan korupsi dana rehap untuk Rumah Tidak Layah Huni (RTLH) pasca gempa Bener Meriah 2 Juli 2013, yang kini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Tipikor, Banda Aceh.

Persidangan tersebut sudah memasuki tahap pemeriksaan terdakwa,  Rabu, (24/05/2017).

Dalam kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Redelong, Bener Meriah menyeret tiga terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diserahkan pihak Polres Bener Meriah. 

Ketiganya yakni, mantan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Bener Meriah, Drs Juanda, yang dalam dakwaan disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek RTLH, terdakwa Jawahardi (Pegawai Dinsos) sebagai PPTK dan Zahirianto (Pegawai Dinsos) selaku bendahara pengeluaran anggaran.

Surat dakwaan ketiga terdakwa atas kasus kerugian negara Rp 257 juta dari anggaran Rp 1,9 milar ini, dibacakan Tim JPU diketuai Kardono SH, dibacakan di PN Tipikor Banda Aceh pada  17 Maret 2017. Dalam dakwaan dituangkan, dana rehap RTLH Rp 1,9 ini seharusnya untuk merehap 100 unit rumah yang rusak atau retak-retak pasca gempa di Bener Meriah.

Dengan rincian; Kecamatan Bukit 25 unit, Wih Pesam 14 unit, Kecamatan Bandar 19 unit, Kecamatan Bener Kelipah 1 unit, Kecamatan Permata 15 unit, Kecamatan Syiah Utama 9 unit, Kecamatan Gajah Putih 6 unit, Kecamatan Timang Gajah 6 unit dan  Pintu Rimo Gayo 5 unit.

Namun menurut JPU, dalam pelaksanaan di lapangan, perbaikan rumah yang berakhir hingga 31 Desember 2013 ini tidak sesuai mekanisme, sehingga merugikan keuangan negara.  “Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara dalam kasus ini Rp 257 juta dari anggaran Rp 1,9 miliar lebih,” demikian tulis JPU dalam dakwaan sebagaimana dilansir dari Habadaily.com.

Sementara, menurut para terdakwa, terutama eks Kadinsos Bener Meriah  Drs Juanda yang menjadi terdakwa I dalam kasus ini, mengaku, sebenarnya tidak ada kerugian negara dalam kasus tersebut. 

Bahkan, hitungan auditor independen yang dihadirkan ke persidangan, dana RTLH ini tidak ada yang dikorupsi, dana dikeluarkan sesuai dengan item rumah yang direhap.

“Jadi persoalan ini menjadi kasus, bukan soal tidak selesainya rehap rumah di lapangan. Tetapi bagaimana saya diseret menjadi terdakwa dan masuk penjara. Bagaimana supaya saya tidak lagi menjadi seorang Kadis di Bener Meriah. Di sini ada berbagai macam masalah, ada unsur politis, jabatan, ada ada unsur permintaan yang tidak saya kabulkan,” kata Juanda pada Habadaily.com.

Juanda menjelaskan, dana Rp 1,9 miliar untuk RTLH sumber Otsus Provinsi Aceh tahun 2013 sifatnya swakelola penuh. Kadinsos fungsinya memang menjadi KPA apabila dana tersebut ditransfer ke rekening Dinsos. Namun pada RTLH ini pengelolaannya melibatkan masyarakat yang disebut Komite.

Dana tersebut langsung ditransfer Dinsos Aceh ke rekening Komite Bener Maju yang diketuai Marzuki (tokoh masyarakat), Sekretaris Mahmudi (Tokoh Masyarakat) dan Bendahara Samidi (Tokoh Pemuda). “Dalam kegiatan ini saya hanya sebagai Pembina Komite bukan KPA. Semua anggarannya dikelola penuh oleh Komite yang percairan anggarannya langsung lewat Bendahara Komite,” ujar Juanda.(rg1)









Komentar Anda

Berita Terkini