|

YARA Gugat Pertamina Terkait Perusahaan Pembeli Minyak Industri di Aceh

Direktur YARA, Safaruddin SH.



REPORTASEGLOBAL.COM - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menggugat Pertamina ke Komisi Informasi Pusat. Gugatan ini terkait dengan penolakan Pertamina memberikan data informasi nama perusahaan pembeli minyak industri di provinsi Aceh pada Pertamina.

" Kami telah menyurati Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  Pertamina sesuai dengan UU No 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi. Pada tanggal 4/2 kami telah surati PPID nya Pertamina tapi tidak diberikan,  kemudian tanggal 14 kami surati Atasan PPID nya, juga tidak di berikan, setelah kami tunggu sampai 30 hari kerja, juga tidak di berikan maka kami ajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Pusat di Jakarta. " kata Direktur YARA, Safaruddin SH, di Jakarta, (7/4).

Menurut Safaruddin, Informasi yang diminta pihaknya merupakan bentuk partisipasi pengawasan publik dalam pembangunan. 

Dia menuturkan, selama ini sering terjadi kelangkaan minyak bersubsidi di Aceh, padahal Pertamina memiliki standar jumlah kecukupan minyak subsidi yang beredar dalam masyarakat di suatu tempat,  tetapi masih juga terjadi kelangkaan minyak, sementara pemakaian minyak sibsidi oleh masyarakat tidak sampai pada tinggkat yang menimbulkan kelangkaan minyak.

" Kami menduga ada perbuatan curang oleh oknum dalam mengambil jatah minyak subsidi. Oleh karena itu, kami meminta data perusahaan yang selama kurun waktu 2010-2016 mengerjakan pembangunam proyek infrastruktur di Aceh,  apakah mereka menggunakan minyak industri dalam melaksanakan pekerjaannya,  kalau mereka tidak terdaftar sebagai pembeli minyak industri di Pertamina maka dari mana BBM mereka peroleh dalam melaksanakan perkerjaannya. Untuk itulah kami minta agar pertamina memberikan nama perusahaan pembeli minyak subsidi di Provinsi Aceh. " tegas Safaruddin.

Pendaftaran permohonan sengketa di Komisi Informasi Pusat di terima oleh Hafida Riana selaku Kepala Bagian Administrasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa pada tanggal 6/2 di Kantor Komisi informasi Pusat. (sandi)
Komentar Anda

Berita Terkini