|

Korban Tsunami Lapor Bupati Aceh Besar dan Kapolsek Ingin Jaya ke Komnas HAM

Para Korban Tsunami di Barak Bakoy yang belum mendapatkan hak mereka berupa bantuan rumah namun kini malah menjadi korban gusur paksa aparat dan terpaksa tinggal di tenda - tenda darurat. Rabu(26/4).


REPORTASEGLOBAL.COM - Sejumlah warga korban penggusuran paksa aparat gabungan, Habibah (65), Abdullah (50), Puspa Dewi (42), Nurul (55), Nurzahri (30), yang merupakan perwakilan Korban Tsunami yang masih menempati Barak Tsunami di Gampong Barak Bakoy, Kecamatan Ingin Jaya, melaporkan Bupati Aceh Besar dan Kapolsek Ingin Jaya ke Komnas HAM , Rabu (26/4).

Laporan itu terkait dengan pembongkaran barak secara paksa oleh Satpol PP Aceh Besar diduga atas perintah Bupati Aceh Besar.

Sebagaimana diketahui, korban tsunami yang masih tinggal di Barak Bakoy akibat tidak memiliki tempat tinggal tersebut berjumlah 18 KK. 

Para korban itu hingga kini belum mendapatkan rumah bantuan Tsunami, meskipun nama mereka sudah ada dalam SK Bupati dan BRR sebagai penerima rumah bantuan Tsunami.

Pihak Satpol PP dengan bantuan pengamanan dari Polsek Ingin Jaya, menghancurkan paksa bangunan barak tersebut beserta barang-barang yang masih tertinggal di dalamnya.

Permintaan warga kepada Asisiten 1 Pemkab Aceh, Mukhtar dan Kasatpol PP, Rahmawati untuk menunda pembongkaran, tidak di indahkan. Bahkan sebelumnya, Gubernur Aceh Zaini Abdullah, meminta barak tersebut tidak di bongkar dulu, sampai ada bangunan rumah permanen bagi para korban tsunami tersebut, namum hal tersebut juga tidak di tanggapi oleh Kasatpol PP dan WH. 

Padahal sebelumnya, Plt Gubernur dan Wakapolda juga telah meminta kepada Pemerintah Aceh Besar agar tidak membongkar dulu 18 barak yang memang ditempati korban Tsunami, itu juga telah di sampaikan kepada Satpol PP di lapangan namun pihak Satpol PP Aceh Besar tidak menggubrisnya.

Akibat pembongkaran tersebut, para korban Tsunami yang selama ini menempati Barak Bakoy tidak mempunyai tempat tinggal lagi, dan terpaksa mendirikan tenda darurat di lokasi barak bakoi untuk bertahan hidup.  

Padahal, hak untuk mendapatkan rumah layak huni, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak merupakan tanggungjawab Negara terhadap rakyatnya. 

Oleh karena itu, perwakilan Korban Tsunami yang saat ini tidak mempunyai lagi tempat  tingal membuat pengaduan ke Komnas HAM  Perwakilan Aceh. 

Pengaduan tersebut di terima oleh Eka Azmiyadi, SH dengan Nomor pengaduan 04.01.P/IV/2017.

Hingga kini, para korban tsunami tersebut terpaksa bertahan di lokasi tersebut dengan menggunakan tenda.

Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, mengecam tindakan Pemkab Aceh besar yang ia nilai sewenang -wenang tersebut.

“ Dalam beberapa pertemuan untuk penyelesaian permasalahan hak rumah korbam Tsunami kami terlibat aktif, bahkan saat yang terakhir pertemuan dengan Gubernur Zaini Abdullah, telah menyampaikan bahwa Pemprov akan membangun rumah bagi korban tsunami tersebut jika sudah ada lahan yang di sediakan oleh Pemkab Aceh besar, sebagaimana pembicaraan Plt Gubernur Aceh, pada januari lalu kepada Bupati Aceh Besar, bukannya menyediakan lahan malah membongkar tempat tinggal mereka yang menjadi tempat perlindungan keluarganya, kami melihat Pemkab Aceh Besar tidak punya hati nurani, bagaimana jika keluarganya yang mengalami hal tersebut” kata Safar. 

YARA juga mendesak Kapolda agar mengusut dugaan jual beli rumah bagi korban Tsunami di Mireuk Lamreudeup  dan Labuy.

" Karena 18 KK ini, mendapat jatah rumah di Mireuk dan Labuy, tetapi kenapa ketika mereka ke lokasi rumahnya sudah ada yang menempati ? Dan ketika di tanyakan kepada yang menempati, mereka katakan bahwa rumah ini mereka beli dari seseorang, hal ini yang perlu di usut tuntas oleh kepolisian, mendata asal perolehan rumah bagi yang menempati perumahan bantuan tsunami di Mireuk Lamreuduek dan Labuy, dari situ akan  ketahuan siapa yang korban dan siapa yang bukan" ujar Safar.

Sebelumnya, Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta Pemkab Aceh Besar menunda penggusuran terhadap 18 kepala keluarga (KK) korban tsunami yang masih menetap di barak di Gampong Bakoy, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

Gubernur menyampaikan hal ini terkait adanya informasi bahwa di barak tersebut masih adanya 18 kepala keluarga korban tsunami yang belum mendapatkan bantuan rumah, seperti diberitakan Sabtu (22/4).

Dalam berita itu disebutkan, penghuni barak Bakoy diminta Pemkab Aceh Besar segera pindah, karena barak itu segera dibongkar. Namun, penghuni barak itu mengaku tak bisa menempati rumah bantuan di Gampong Miruek Lamreudeup, Aceh Besar, karena mereka diminta uang Rp 2-5 juta.

“Jadi bukan langsung kita main gusur, tapi kita tidak mau tau kemana mereka akan tinggal. Karena ini adalah soal kemanusiaan,” kata Zaini, Senin (24/04).

Zaini menyebutkan, penundaan untuk menggusur barak Bakoy tersebut untuk mempertimbangkan nilai kemanusiaan, mengingat sejumlah warga yang masih menempati barak tersebut merupakan warga Aceh yang harus dicarikan solusi tempat tinggal mereka terlebih dahulu.

Gubernur Aceh yang turut didampingi Karo Humas Pemerintah Aceh Mulyadi Nurdin menyebutkan sebelumnya Pemerintah Aceh, Polda Aceh serta anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman alias Haji Uma, juga sudah menyurati Bupati Aceh Besar agar menunda penggusuran hingga didapatkan solusi yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang tinggal di barak.

“Kita harapkan ini diselesaikan dulu dengan bijaksana, dengan melibatkan semua pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan tidak terkesan ada yang buang badan dalam persoalan ini,” ujar Zaini.

Sebelumnya, kemarin Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman alias Haji Uma mengaku geram dengan sikap Pemkab Aceh Besar yang ingin membongkar barak tersebut. Ia menilai Pemkab Aceh Besar tidak menghargai hasil mediasi antara 18 kepala keluarga penghuni barak Bakoy dengan Plt Gubernur Aceh dan Polda Aceh pada 27 Januari lalu. Padahal saat itu, Plt Gubernur Aceh Soedarmo telah menyuruti Bupati Aceh Besar, Mukhlis Basyah, agar menyelesaikan permasalahan relokasi korban tsunami di barak Bakoy secara arif.

“Sekarang Pemkab Aceh Besar terkesan buang badan untuk menyelesaikan masalah ini. Lihat nasib mereka, gunakan hati nurani, mereka bukan binatang, kita seharusnya malu dengan masyarakat dunia, hampir 13 tahun pasca bencana tsunami masih ada korban yang terkatung-katung, padahal dana rehab-rekon sangat luar biasa banyaknya,” tukas Haji Uma.

Karena itu, ia mendesak Pemkab Aceh Besar memfasilitasi para penghuni barak Bakoy agar mereka bisa menempati rumah yang menjadi hak mereka tanpa ada intimidasi dari pihak lain. Jangan sampai, warga tersebut tidak mendapatkan tempat tinggal sementara barak yang ada saat ini akan dibongkar. “Ini harus menjadi perhatian,” harapnya. ***








Komentar Anda

Berita Terkini