|

Direktur YARA, Safaruddin SH : MK Amputasi Keistimewaan Aceh

Keterangan foto : Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, Direktur YARA, Safaruddin.SH, Muklis Muktar SH, Ketua YARA Aceh Barat & Aceh Jaya, Hamdani, dalam sebuah pertemuan.

REPORTASEGLOBAL.COM - Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH, Menilai, Putusan MK menolak gugatan seluruh paslon dari Aceh ke MK, merupakan putusan peringatan bagi Pemerintah Aceh tentang kekhususan Aceh dalam UU PA.

“Dalam putusannya, MK kembali menegaskan bahwa keistimewaan Aceh merujuk pada Pasal 3 UU Nomor 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh yang meliputi Penyelenggaraan Kehidupan Beragama, Penyelenggaan kehidupan Adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Penegasan ini juga terdapat dalam Putusan Nomor 35/PUU-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010, putusan No 31/PHP.GUP-XV/2017, Putusan Nomor 83/PUU-XIV/2016,” Kata kuasa hukum pasangan Said Syamsul – Nafis, Safaruddin melalui rilis yang diterima, Selasa (4/4).

Jika membaca putusan  MK tersebut, kata Safar, maka ini menegaskan bahwa di luar dari kewenangan istimewa tersebut dalam pasal 3  UU Nomor 44/1999  tidak menjadi hak Aceh sebagai Provinsi dengan Otonomi Khusus.

Dikatakannya, Pemerintan Aceh dan DPRA harus segera menegaskan soal status Aceh, apakah daerah Istimewa atau kah Daerah Khusus. Sebab, menurutnya, UU nomor 11/2006 sendiri ia nilai tidak jelas.

Pemerintahan Aceh memang di atur berbagai kewenangannya secara khusus, namun jika membaca kembali dalam beberapa Putusan MK tersebut maka keistimewaan Aceh hanya di akui sejauh tersebut dalam pasal 3 UU No 44/1999.

“Jika hal ini diabaikan maka seluruh kewenangan khusus Aceh dalam UUPA seperti kewengan terhadap Pertanahan, Rekruitmen KIP oleh DPRA/DPRK, persetujuan Gubernur terhadap pengangkatan Kapolda dan Kajati, pengelolaan Bandara dan pelabuhan juga berbagai kewenagan lainnya dapat di amputasi oleh MK karena tidak termasuk dalam pasal 3 UU 44/1999,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya meminta agar Gubernur dan DPRA segera melakukan langkah konkrit terhadap hal ini, karena bisa berdampak luas terhadap kewenangan Aceh.***
Komentar Anda

Berita Terkini