|

YARA Laporkan KIP Abdya ke DKPP


   Kordinator Posko Pengaduan Pilkada YARA,Muzakir AR, SH, menyerahkan secara langsung surat pengaduan terhadap KIP Abdya kepada pihak DKPP.

REPORTASEGLOBAL.COM - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), kembali mengadukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di Jakarta, Senin (06/2), sekitar pukul 12.00 WIB.

Kordinator Posko Pengaduan Pilkada YARA, Muzakir AR, SH mengatakan, DKPP RI  menerima secara langsung aduan tersebut dan telah diregister dengan nomor: 29/VI-P/L-DKPP/2017.

Menurut keterangan Muzakir, yang menjadi pokok aduan YARA ke DKPP diantaranya , KIP Abdya tidak melaksanakan tahapan pemeriksaan kesehatan kepada para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017 , sebagaimana yang telah diatur dalam surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 507/KPU/IX/2016 tentang pelaksanaan tahapan pencalonan.

" Didalam surat KPU RI tersebut, KIP Abdya seharusnya melakukan tahapan pemeriksaan kesehatan dan berkordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI) " ungkap Muzakir.

Pada panduan Teknis dari IDI, terkait penilaian kemampuan jasmani dan rohani calon Bupati dan Wakil Bupati, ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pemeriksa.

 Bukti tanda terima laporan
Muzakir melanjutkan, adapun pokok aduan Kedua, KIP Abdya diduga tidak melakukan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan calon perseorangan.

Sedangkan pokok aduan ketiga kata Muzakir, KIP Abdya diduga tidak meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muclis Muhdi dan Hj. Syamsinar yang diusung dari Partai Hanura, Surat Keputusan Calon Bupati dan Wakil Bupati Abdya Nomor SKEP/B/105/DPP-HANURA/X/2016 tertanggal 14 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Plh Ketua Umum Dr. Chairuddin Ismail.SH.MH dan Sekjen Dr. Berliana Kartakusumah.

Dia menuturkan, seharusnya Surat Keputusan Dukungan Partai tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Partai Hanura sesuai dengan Surat pengantar Ketua KPU Nomor 375/KPU/VII/2015 perihal Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

" Dalam surat pengaduan tersebut, yang menjadi teradu atau terlapor adalah ketua dan empat anggota KIP Aceh Barat Daya, kami meminta DKPP agar memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu " tegas Muzakir menutup keterangannya. ***




Komentar Anda

Berita Terkini