|

Timses Mualem- TA : Pilkada Aceh Penuh Kecurangan Sistematis, Terstruktur, dan Massif


konferensi  pers di Bale Pemenangan Mualem-TA, Banda Aceh, Sabtu (25/2/2017) .


REPORTASEGLOBAL.COM - Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh nomor urut 5, Muzakir Manaf (Mualem)-TA Khalid menilai proses pelaksanaan pilkada tahun 2017 sarat dengan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan massif.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Pemenangan Mualem-TA, Nasir Djamil dalam konferensi  pers di Bale Pemenangan Mualem-TA, Banda Aceh, Sabtu (25/2/2017) sore.

Nasir Djamil menyatakan, pihaknya menolak Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Bupati/Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2017.

Adapun beberapa bentuk kecurangan yang dimaksud antara lain :

1. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota pasal 9 ayat (2) Penyusunan data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membagi pemiih untuk tiap TPS paling banyak 800 orang dengan memperhatikan (a) Tidak menggabungkan desa atau kelurahan atau sebutan lain; (b) Memudahkan pemilih, (c) Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis dan (d) Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara Pelanggaran terhadap hal ini masif terjadi di gampong-gampong Kabupaten/Kota seluruh Aceh, dimana dalam satu desa yang memiliki 1.200 pemilih, dibuat 4(empat) buah TPS, dimana seharusnya hanya boleh ada 2(dua) TPS saja, dan seterusnya. Hal ini diduga dengan sengaja dilakukan untuk memudahkan terjadinya kecurangan- kecurangan saat Pemungutan Suara di TPS TPS diseluruh Aceh serta s rekapitulasi suara. 

2. Bahwa berdasarkan Qanun Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota, Pasal 14 ayat (2) menyebutkan berdomisili di daerah pemilihan masing-masing yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh satuan kerja perangkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan kependudukan dan catatan sipil. Pasal 72 Ayat (3) menyatakan adanya pemilih yang diperkenankan menggunakan dasar Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Tanda Penduduk Nasional, Kartu Keluarga, Pasport, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan penyelenggara telah melakukan. Namun faktanya perundang-undangan pelanggaran terhadap Qanun dengan menerapkan aturan pemilihan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan Undangan pemilihan Form C6 KWK dan E-KTP. Akibat dari pelanggaran ini 25-30% penduduk/pemilih diseluruh Aceh tidak dapat menggunakan Hak pilih, baik dikarenakan belum memiliki E-KTP maupun tidak memiliki undangan untuk memilih sebagaimana yang disyaratkan oleh PPs diseluruh Aceh. Sejatinya memilih merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak dapat dikurangi dengan cara dan/atau alasan apapun sebagaimana ketentuan Undang Undang Dasar 1945 Republik Indonesia serta Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 .

3. Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Da Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan wakil walikota, dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf (a), menyebutkan bahwa setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir model C KWK dan model c 1-Kwk, Lampiranya dari KPPs di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, PPS mengumumkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPs di wilayah kerjanya menggunakan lampiran model c1 Kwk dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman di desa atau sebutan lain/kelurahan. Namun faktanya hampir seluruh Kabupaten/Kota Petugas tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana mestinya, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan ini telah mengakibatkan cacat Hukum terhadap keseluruhan tahapan Pilkada Aceh yang semestinya wajib dilakukan oleh PPs diseluruh Aceh. 

Hadir dalam jumpa pers itu, Kamaruddin Abu Bakar alias Abu Razak (Ketua Pemenangan Mualem-TA), Nurzahri, Elmiadi, Kamaruzzaman, Tu Bulqaini, Adi Laweung dan sejumlah pengurus partai serta tim pemenangan.    

“Tidak ada damai tanpa keadilan. Kami menginginkan pemungutan suara ulang atau perhitungan ulang. Tapi yang kami inginkan terjadinya pemungutan suara  ulang, karena itu tadi (banyak pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan pilkada),” kata Nasir Djamil yang disambut tepuk tangan tim pemenangan.***
Komentar Anda

Berita Terkini