|

Pilkada , Pertarungan Antar Cukong

Direktur Sipil Institut, Ruslan Ismail Mage.

REPORTASEGLOBAL.COM - Meminjam pengertian demokrasi menurut Prof. Sidney Hook (Mahaguru Filsafat New York University) yang mengatakan “suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan penting pemerintah atau garis kebijaksanaan di belakang keputusan-keputusan tersebut secara langsung atau tidak langsung hanya dapat berlangsung jika disetujui secara bebas oleh mayoritas masyarakat dewasa yang berada dalam posisi diperintah ” Maka jelas, demokrasi merupakan kendaraan paling ideal untuk membawa suatu bangsa menuju masyarakatnya yang adil dan makmur.

Karena dari konsep demokrasi seperti ini jelas tersirat bahwa semua kebijakan pemerintah pasti berpihak kepada seluruh rakyat.

Persoalannya kemudian, dalam proses membangun demokrasi, kita justru menemukan fenomena bahwa demokrasi itu hanya berpihak dan menguntungkan kelompok elite saja, baik secara politik maupun ekonomi.

Disinilah ironisnya, ditengah penderitaan rakyat yang tereksploitasi dalam membangun demokrasi itu, muncul beberapa kelompok yang memiliki akses ekonomi dan politik, justru memanfaatkan suasana demokrasi untuk menghambur-hamburkan uang dalam meraih jabatan tertentu.

Dalam proses membangun demokrasi, yang diuntungkan hanya orang-orang yang memiliki akses ekonomi dan mobilitas politik yang tinggi.

Dengan dalil demokrasi yang selalu berpihak kepada kelompok mayoritas, maka hanya orang yang memiliki ekonomi tinggi yang dapat memenangkan persaingan untuk meraih atau membeli kelompok mayoritas tersebut.

Kongkritnya, dalam setiap proses Pilkada itu merupakan sebuah pertarungan antar cukong. Menurut Prof. Dr. Djohermansyah (Mantan Dirjen Otda Kemendagri) ada dua sumber dana untuk membiayai Pemilu berbiaya tinggi.

Pertama, kantongnya sendiri. Kedua, sponsor atau cukong-cukong.

Seorang kandidat kepala daerah, akan dicukongi para pengusaha besar untuk memenangkan jabatan tersebut. Pengusaha tidak akan segan- segan mengeluarkan uang puluhan sampai ratusan miliar rupiah sebagai biaya politik untuk mendukung kandidatnya memenangkan pertarungan kekuasaan dalam Pilkada.

Biasanya, daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah akan diperebutkan cukong besar baik lokal maupun nasional.

 Untuk membiayai segala kebutuhan kampanye kandidat,
 kita bisa bayangkan, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan seorang pengusaha untuk mendanai kampanye calon kepala daerah?

Tetapi semua itu tidak berarti, karena para pengusaha tersebut akan memperoleh balasannya berupa pemberian proyek-proyek yang jumlahnya berlipat-lipat. Bila kandidatnya sudah menjadi penguasa pemilik otoritas di daerah. Kondisi inilah yang dimanfaatkan para cukong untuk menjadi mitra politisi lokal dalam memburu rente melalui Pilkada.

Pilkada berbiaya sangat tinggi mendapat justifikasi dari Thomas Koten yang mengutip Diamond (1995) yang mengatakan bahwa “kehidupan politik demokratik hanya sebagai ladang perburuan rente ekonomi dan bukan kegiatan produktif. Kekuatan uanglah yang bermain di ladang demokrasi. Kekuatan uang yang dimotori semangat kapitalis telah melumpuhkan kekuatan lain. Orang-orang berkantung tebal adalah pemilik demokrasi, merekalah penguasa lahan-lahan komunikasi publik”.

Tidak terelakkan lagi, kita sudah masuk dalam “Pusaran Demokrasi Uang” dan sulit lagi untuk keluar dari pusaran itu.

Pilkada yang akan digelar serentak 15 Februri 2017, kalau berpatokan pada pendapat Diamond di atas, jelas menjadi pertarungan dahsyat antar cukong!

Pernyataan gubernur non aktif DKI Ahok yang mengatakan Jokowi tidak akan menjadi presiden tanpa bantuan pengembang reklmasi, menjadi alasan pembenar judul tulisan ini.

Konsekuensi dari semua itu adalah hanya individu atau kelompok pemilik modal yang berpeluang bermain dan menjadi pemenang dalam industri politik Pilkada. 

(Salam damai tiada akhir)

Penulis : Direktur Sipil Institut (Ruslan Ismail Mage)
Komentar Anda

Berita Terkini