|

LAKI Desak Kejati Tuntaskan Kasus Gratifikasi 2 Calon Kepala Daerah



Ilustrasi

REPORTASEGLOBAL.COM- Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) mendesak Kejati Aceh segera menuntaskan kasus dugaan Grativikasi (Mark- Up) harga tanah, diduga melibatkan dua orang calon kepala daerah di  Aceh.

Sebagaimana diketahui, kasus tersebut sudah berjalan hampir tiga tahun, namun terkesan sengaja di peti es kan oleh oknum penegak hukum.

Dugaan Grativikasi (Mark-Up) harga pengadaan tanah pembangunan perumahan nelayan di Gampoeng Kapa, kecamatan Langsa Timur, kota Langsa, tidak terlepas dari tanggung jawab dua calon kepala daerah, masing - masing calon Wali Kota Langsa 2017 - 2022 (walikota langsa non aktif Usman Abdullah SE, dan calon bupati Aceh Tamiang priode 2017 - 2022 (mantan kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Negara/Kakanwil BPN Aceh Mursil SH, M.Kn)

Dalam rilis yang di kirim ke media Sabtu (4/2) ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Provinsi Aceh, Muhammad Abubakar, menyebut kedua calon kepala daerah tersebut merupakan aktor utama dalam kasus pengadaan tersebut.

Selain dugaan Mark -Up harga, banyak kalangan menilai pengadaan tanah untuk pemukiman bagi nelayan, sangat tidak layak. Pengadaan tersebut merupakan areal tambak yang jauh dari pemukiman penduduk.

" Kita memiliki data yang sangat akurat atas dugaan keterlibatan mereka berdua, kita harapkan pihak Kejati Aceh bisa segera mengumumkan ke publik, siapa saja yang akan menjadi tersangka dalam kasus tersebut, ' sebut Abubakar.

Pada tahun 2013 pemerintah kota Langsa melalui dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Anggaran Pembelanjaan Aceh (APBA) melakukan pengadaan tanah untuk kawasan pemukiman nelayan di Gampoeng Kapa kecamatan Langsa Timur, kota Langsa menghabiskan anggaran Rp 7,3 Milyar.

Untuk memuluskan aksinya, diduga kedua calon kepala daerah tersebut tidak hanya berdua, mereka di bantu Sofyanto (pemilik/agen), M. Syahril (mantan sekda) dan Yulizar (istri pejabat di Pemko Langsa), dan sejumlah nama lain juga ikut terlibat membantu, 'beber Abubakar.

Ada sejumlah nama sudah di periksa oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Langsa sebagai saksi di antaranya Rinaldi Aulia (mantan kabag pemerintahan), Fariansyah (mantan Camat Langsa Timur), Alfian (Asisten III pemko langsa), dan Zulkifli Aman Keuchik Gampoeng Kapa), terkait pembebasan dan pengadaan tambak ikan, untuk kawasan pembangunan perumahan nelayan. Dar Sofyanto dengan Akte Jual Beki (AJB) No 177/2010 tanggal 28/06/2010, No 036 tanggal 05/02/2010, No 025/2010 tanggal 25/01/2010, No 82/2010 tanggal 24/03/2010 dan Yulizar dengan AJB No 232/2013 tanggal 25/02/2013.

Sedikitnya 20 orang saksi sudah diperiksa Kejari Langsa, diantaranya mantan Kakanwil BPN Aceh Mursid SH, M.Kn (calon bupati Aceh Tamiang 2017 - 2022), Toni Darmawan (Konsultan),  M. Syahril (mantan Sekda Langsa), Siti Maryami (KPA) Ir. Iskandar Syukri (mantan Kadis PU Langsa), Yulizar (agen/pemilik), Sofyanto (agen/pemilik), Julkifli Aman (Kades), Agustiarsyah (Kepala BPN), Fahriansyah (mantan camat langsa timur), Dodi Ansari (ketua tim KJPP), Bayu Anggawan (KJPP), Hendri Arwendi (KJPP), Ichwan Fahmi (KJPP)

Pemeriksaan tersebut di benarkan oleh Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Langsa Dahnir SH, saat di temui di ruang kerjanya Rabu (1/2) , ia membenarkan sejumlah nama, namun tidak merinci pemeriksaan tersebut.(***)

Press Release

Laskar Anti Korupsi Indonesi (LAKI) provinsi Aceh

Ketua: Muhammad Abubakar
HP. 085210777874 / 08126491775
Komentar Anda

Berita Terkini