|

JARI Tuntut Dirjen Haji Cabut Izin penyelenggara Umroh Arminareka

Ketua Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI) Safaruddin SH


REPORTASEGLOBAL.COM - Ketua Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI) , Safaruddin SH, meminta Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah segera mencabut izin operasional penyelenggaraan Umroh PT Arminareka Perdana.

Safar menilai, Arminareka tidak jujur dalam pelaksanaan tour yang disisipkan dalam paket Umroh. Tambahan agenda tour yang di tawarkan menjadi daya tarik bagi konsumen walaupun harus menambah sejumlah uang diluar biaya umrah.

“kami sedang melakukan investigasi terhadap dugaan adanya korban lainnya dalam kasus ini, ingkar terhadap perjanjian yang telah disepakati ini pelanggaran terhadap hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 4, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan” kata Safar, Rabu,(22/2).

JARI telah mengirimkan surat permintaan pencabutan izin oprasional PT Arminareka kepada Dirjen Haji dan Umroh pada 20/2/17.

Mencuatnya nama perusahaan jasa umroh Arminareka, berawal dari keluhan  Ermanwati (57) dan Ernizar (37), yang mengaku menjadi korban dari Arminareka Perdana yang ikut dalam paket umrah 13 hari plus Tour Turki  pada 26-27 Dersember 2016.

Dalam jadwal  Tour yang telah ditetapkan sejak awal, mestinya para jamaah setiba di Turki, akan diberangkatkan ke Kota Bursa yang terletak di Turki bagian barat dengan dikelilingi oleh Balikesir di sebelah barat, Izmit, Yalova dan Istanbul di bagian utara, Bilecik dan Adapazari dibagian timur serta Eskisehir dan Kutahya dibagian Selatan.

Kota ini merupakan kota terbesar keempat di Turki setelah Istanbul, Ankara, Izmir. Kota ini juga pernah menjadi ibukota pertama Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1326 sampai 1365.

Erma dan Erni membayar 45 juta /jamaah untuk paket Tour dan umrahnya, keduanya mengaku tertarik ikut dalam paket yang di tawarkan oleh Arminareka karena terdapat kunjungan ke Kota Bursa di Turki, namun keduanya sangat kecewa ketika tour ke Bursa dibatalkan sepihak oleh Arminareka.

 “ Dalam jamaah kami ada ratusan orang lainnya, mungkin hanya kami yang protes karena merasa di bohongi” kata Erni.

PT ARMINAREKA PERDANA, tercatat sebagai salah satu pemegang izin Umrah No. Izin Umrah: D/78 Tahun 2015 dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Dalam surat Dirjen Penyelengara Haji dan Umrah Nomor: DJ.VII/HJ.09/731/2015, tanggal 11 Febuari 2015 di tegaskan, bahwa Jamaah yang sudah mendaftar dan membayar biaya umrah wajib menandatangani surat perjanjian sesuai dengan paket yang disepakati.

Akibat dari tidakan Arminareka ini, diduga banyak Jamaah yang dirugikan karena tidak mendapatkan jadwal paket sesuai dengan yang telah di bayar.

Wakil Direktur PT Arminareka Perdana, Etin, saat dihubungi Reportase Global melalui telpon selularnya mengatakan, bahwa pihaknya sudah mengetahui perihal pemberitaan terkait komplain konsumen atas perusahaannya itu.

Namun, Etin menyatakan dirinya tidak berhak memberikan jawaban terkait itu, dan menyarankan media ini untuk menghubungi pihak pengacara perusahaan.

" Ya, kami sudah tahu, tapi saya tidak berhak memberi keterangan, coba ke pengacara saja," kata Etin menutup keterangannya.

Media ini juga sempat menghubungi telpon seluler Dirjen Haji dan Umro
h, Prof.Abdul Jamil, namun hingga saat ini belum terhubung. (RG1)
Komentar Anda

Berita Terkini