|

Bekas Menteri Kesehatan Siti Fadilah Jalani Sidang Korupsi

 Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari 

REPORTASEGLOBAL.COM - Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari periode 2004-2009 akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi , Jakarta, Senin (6/2).

Siti Fadilah terjerat kasus penyalahgunakan wewenang dalam proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) buffer stock untuk kejadian luar biasa tahun 2005, di Pusat Masalah Kesehatan yang berada di bawah Kementerian Kesehatan.

Anggaran pengadaan alkes itu bersumber dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) revisi APBN Pusat Penanggulangan Krisis tahun anggaran 2007.

KPK menduga, Siti memperoleh Mandiri Traveller's Cheque senilai Rp 1,375 miliar pada proyek pengadaan itu.

Dalam pengajuan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Siti menyatakan diri tidak bersalah dalam kasus yang disangkakan terhadap dirinya. Ia mengklaim tidak pernah menerima atau memberi suap dalam proyek tersebut.

Namun hakim tinggal Ahmad Rivai menolak seluruh dalilnya.

"Saya dituduh menerima padahal saya tidak menerima. Tidak ada pemberi dan tidak ada bukti saya menerima," ujar Siti saat ditahanan KPK sebagaimana dilansir CNN, Oktober 2016.

Siti menilai KPK tebang pilih dalam penindakan korupsi. Ia merasa dikorbankan untuk menutup kasus korupsi besar yang telah terjadi.

Siti disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3juncto pasal 15 Undang-Undang 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 56 ayat 2 KUHP.

Sebelumnya, rekan dan kuasa hukum Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari mengatakan bahwa ada kepentingan politik yang besar atas penahanan Siti Fadillah oleh KPK.

Menurut mereka, hingga saat ini fakta persidangan tidak ada satu pun saksi dan terdakwa yang mengatakan keterlibatan Siti Fadilah yang menerima travel check dalam pengadaan alat kesehatan.

"Ini sudah pasti politisasi. Tidak ada hal lain lagi, ini kriminalisasi yang kejam kepada Ibu Siti Fadilah Supari," kata adik sekaligus konsultan politik Siti Fadilah, Burhan Rosyidi saat ditemui di depan Rutan Pondok Bambu, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Burhan menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo adalah orang yang paling bertanggung jawab atas penahanan Siti Fadilah Supari, karena menurut dia, Jokowi seharusnya dapat membela mantan menteri kesehatan itu karena tidak bersalah.

"Jokowi yang beri mandat, dan ibu sudah meminta agar tidak ditahan karena tidak bersalah. Tapi ini ditahan juga, Jokowi harus bertanggung jawab," kata dia.

Siti Fadilah sebelumnya pernah meminta kepada Presiden Joko Widodo agar dirinya tidak jadi korban.

Siti Fadilah menuding penahan dirinya hanya untuk mengalihkan atau menutupi kasus besar yang sedang terjadi.

"Pak jokowi saya harap adil menegakkan hukum dengan betul-betul. Banyak kasus yang berat beratlah dibiarkan saya yang sebetulnya tidak bersalah malah seolah bersalah ini tidak adil ini. Betul-betul diskriminalisasi," ujar dia.(RG1)




Komentar Anda

Berita Terkini