|

Pemerintah Kembali Izinkan Perusahaan Asing PT Freeport Ekspor Konsentrat

Tambang PT Freepot

REPORTASEGLOBAL.COM - Pemerintah kembali akan memberikan perpanjangan terhadap perusahaan tambang, seperti PT Freeport Indonesia untuk mengekspor konsentrat.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batu Bara (Minerba).

PP Nomor 1 tahun 2014 tersebut merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 23 tahun 2010 tentang Minerba. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa izin ekspor konsentrat bagi perusahaan tambang akan berakhir pada 11 Januari 2017.

"Pemerintah sekarang sedang menyiapkan peraturan untuk adanya penyesuaian terhadap PP Nomor 23 tahun 2010 dan peraturan pemerintah lainnya yang sudah dibuat, untuk memperjelas prosedur administrasi," ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Dia mengungkapkan, dalam revisi PP tersebut nantinya akan dicantumkan mengenai kewajiban perubahan status perusahaan tambang dari kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Selain itu, revisi beleid akan mencakup kewajiban divestasi, serta perpanjangan waktu ekspor konsentrat.

"Perpanjangan waktu ekspor konsentrat dengan kewajiban membangun smelter dan juga masalah luas wilayah usaha, pajak ekspor, dan kewajiban pengelolaan ekspor bijih kadar rendah. Ini akan dibahas segera," jelasnya.

Jonan berharap,  dalam 1-2 hari ke depan revisi dapat diselesaikan. Setelah PP selesai, maka Kementerian ESDM akan membuat Peraturan Menteri ESDM sebagai aturan turunan untuk implementasi detail mengenai hal tersebut.

"Memang harus diundangkan melalui Kemenkumham, makan waktu 1-2 hari. Jadi mudah-mudahan 1-2 hari bisa selesai semua," tuturnya.

Pemerintah juga akan mengikuti substansi yang tercantum dalam Undang-undang (UU) Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba dalam menyusun aturan yang baru tersebut.

Pemerintah membuat aturan ini untuk seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di indonesia, bukan khusus untuk satu badan usaha tertentu.  .

"Jadi intinya pemerintah tetap akan mendorong hilirisasi, mendorong divestasi, dan juga mendorong adanya implementasi sepenuhnya UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba. Jadi ini juga satu upaya perbaikan implementasi UU dari waktu ke waktu sesuai kewenangan yang dimiliki pemerintah," kata Jonan menutup keterangannya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, masalah PT Freeport Indonesia dari rezim ke rezim tak pernah selesai. Anehnya, apa pun masalahnya, Indonesia selalu dirugikan.

"Ini yang dikhawatirkan karena dari rezim ke rezim persoalan Freeport ini tidak pernah selesai. Selalu saja Indonesia yang dirugikan. Wajar saja jika selama ini publik menuduh ada permainan di tingkat elite karena kondisi ini tidak pernah berubah," kata Enny di Jakarta.

Tudingan publik itu, sambung Enny, sangat wajar karena secara historis tidak mungkin pemerintahan tak tahu bahwa Indonesia dirugikan. Pasalnya, pemerintah hanya mendapatkan bagian satu persen dari operasi Freeport di Indonesia.

"Wajar publik beranggapan dalam masalah Freeport ini. Apapun kebijakannya selalu saja ada deal-deal politik di belakangnya. Selama ini ada mekanisme yang diabaikan sehingga kebijakannya selalu merugikan Indonesia dan menguntungkan Freeport," tegasnya.

Karena itu, Enny berharap kasus Freeport ini dibuka seterang-terangnya. Sebab, selama ini penyelesaian masalah Freeport selalu dibuat gelap sehingga masyarakat tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, masalah PT Freeport Indonesia dari rezim ke rezim tak pernah selesai. Anehnya, apa pun masalahnya, Indonesia selalu dirugikan.

"Ini yang dikhawatirkan karena dari rezim ke rezim persoalan Freeport ini tidak pernah selesai. Selalu saja Indonesia yang dirugikan. Wajar saja jika selama ini publik menuduh ada permainan di tingkat elite karena kondisi ini tidak pernah berubah," kata Enny di Jakarta.

Tudingan publik itu, sambung Enny, sangat wajar karena secara historis tidak mungkin pemerintahan tak tahu bahwa Indonesia dirugikan. Pasalnya, pemerintah hanya mendapatkan bagian satu persen dari operasi Freeport di Indonesia.

"Wajar publik beranggapan dalam masalah Freeport ini. Apapun kebijakannya selalu saja ada deal-deal politik di belakangnya. Selama ini ada mekanisme yang diabaikan sehingga kebijakannya selalu merugikan Indonesia dan menguntungkan Freeport," tegasnya.

Karena itu, Enny berharap kasus Freeport ini dibuka seterang-terangnya. Sebab, selama ini penyelesaian masalah Freeport selalu dibuat gelap sehingga masyarakat tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. (KO1)
Komentar Anda

Berita Terkini