|

Polres Diminta Tahan Terduga Pungli Uang Jasa di RSUD Langsa

Pakar hukum yang juga pengacara aceh Razali amin, SH, LL.M, Mkn, 

REPORTASEGLOBAL.COM - Polres Langsa diminta segera menahan oknum pelaku dugaan pemotongan uang  jasa medis RSUD Langsa, jika dianggap sudah memenuhi syarat.

Permintaan itu dilontarkan sejumlah LSM yang mengkhawatirkan terjadinya upaya penghilangan barang bukti jika pelaku tetap dibiarkan berkeliaran, sehingga menyulitkan pihak kepolisian melengkapi bukti kasus itu.

Pakar hukum yang juga pengacara aceh Razali amin, SH, LL.M, Mkn, Ketua yayasan advokasi rakyat aceh ( Yara) kota Langsa Muhammad Abubakar dan mantan Wakil bupati Aceh Timur yang juga tokoh birokrat, Nasruddin Abubakar serta Presidium Pusat Reclasering Indonesia melalui Sekretaris Komda Langsa Sofyan Suri,S,sos, kepada wartawan di Lhokseumawe, Rabu,(11/1) menyatakan Aspresiasi kepada Polres Langsa yang sudah memanggil pelaku.

" Kita dapat kabar,  Polres sudah panggil oknum Dokter yang diduga kuat  pelaku utama, Senin (9/1) , Kalau dipanggil  berarti  polisi pasti sudah kantongi data kuat dan saksi. "  kata Razali.

Menurutt Razali, polisi tidak akan sulit membuktikan kebenaran kasus yang mencoreng nama rumah sakit plat merah itu.

" Kan semua saksi  dimintai keterangan, dan kenapa  harus dikirim dengan rekening ? boleh tidak uang negara dari BPJS tahun 2016 yang mencapai Rp 22 milyar lebih selama 3 bulan. Rincian nya agustus Rp 7,1 milyar, September 7,4 milyar dan Oktober 2016 Rp 7,3 milyar ? kata Razali.

Ia menerangkan, dana tersebut digunakan untuk biaya operasional RSUD Langsa sebanyak 65 persen dan untuk uang jasa medis sekitar 35 persen. Namun paramedis menduga, uang itu dipotong oleh oknum petugas yang membagikan kepada para medis.

" Uang itu seharusnya ada tanda terima masing masing para medis, tapi mungkin untuk mengelabui para medis, uang dikirim menggunakan rekening melalu bank BNI cabang Langsa " ujar Razali.

Ia mendesak penyidik untuk segera menahan pelaku jika sudah memenuhi syarat penahanan. " ini bukan percaya atau tidak ke tersangka, tetapi ini kasus hukum ." Tegasnya.

Razali  membantah adanya isu kepentingan politik terkait kisruh RSUD Langsa ini, dan ia berharap  kepada semua pihak agar tidak mencampur -adukkan kasus pidana dengan urusan politik.

Ketua Yara Langsa, Muhammad Abu Bakar, menghimbau agar semua pihak melihat kasus ini dengan kaca mata hukum, bukan melihat dari sisi kepentingan pribadi.

" Kasihan kita melihat para medis yang bekerja siang - malam di RSUD Langsa tapi hak nya dipotong " kata Abu Bakar.

Ia berpendapat, sebaiknya kasus ini dserahkan ke penyidik, " Kita lihat nanti, adakah pihak lain yang ikut terlibat didalamnya dan kita kawal terus kasus ini sampai ke pengadilan " sebut Abubakar.

Sementara itu, Sekretaris Komda Langsa, Sofyan Suri juga meminta  penyidik agar lebih jeli menangani kasus ini, sebab menurutnya kasus ini bukanlah kasus sederhana.

 " ini bukan kasus kecil, mungkin saja ada kasus  lainnya di RSUD Langsa yang belum kita buka, tapi pasti akan kita usut " ujar nya.

Sedangkan mantan Wakil  Bupati Aceh Timur, Nasruddin Abubakar, mengungkapkan rasa salutnya pada penyidik yang bergerak cepat mengungkap kasus pungli di RSUD Langsa ini.

Ia menjelaskan, seharusnya uang jasa itu dibayar langsung , " Harusnya dibayar langsung bukan via rekening bank BNI, sebab harus ada tanda terima." kata Nasrudin.

 " Yang boleh dibayar melalui rekening bank itu hanya gaji. Silahkan pelajari peraturan, uang apa saja yang boleh dibayar lewat rekening bank? " tanya Nasruddin .

Nasrudin pun turut menekankan agar publik tidak mencampur - adukkan masalah pungli ini dengan poltik, " ini murni pidana, dan polisi punya celah hukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, saksinya kan banyak, PNS di RSUD itu pasti tahulah soal cara penyerahan uangnya "  tegas Nasruddin menutup keterangan.(amt)
Komentar Anda

Berita Terkini