|

Polisi Periksa Mantan Pegawai Kemenkeu RI Gabung ISIS

Ilustrasi


REPORTASEGLOBAL.COM - Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, polisi akan mendalami kasus mantan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dideportasi dari Turki karena diduga ingin masuk ISIS ,Triyono Ut‎omo Abdul Bakti.

Triyono merupakan lulusan Srata 2 Universitas Adelaide Australia.

"Kita dalami apakah pejabat Kemenkeu apakah lainnya. Tapi yang bersangkutan memang lulusan Univesitas Adelaide di Australia," kata Martinus , Jumat (27/1/2017).

Saat ini, penyelidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap TUAB bersama keluarganya pasca dideportasi dari Turki.

"Penyidik Densus 88 punya waktu 7x24 jam, kita gali informasi dari yang bersangkutan. Informasi awal mereka berangkat 15 Agustus 2016 dari Jakarta ke Thailand. Selanjutnya, 19 Agustus 2016 menuju Instanbul. Di sana mereka diterima seseorang berinisial A yang memfasilitasi mereka," papar Martinus.

Setelah beberapa minggu di Turki, ditemukan kegiatan mereka tidak jelas tujuannya. Sehingga mereka dipulangkan otoritas Turki melalui Bali.

Sebelumnya pada Rabu 25 Januari 2017 sekira pukul 22.15 WIB, TUAB bersama empat keluarganya tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Ia deportasi dari Bandara Instanbul Turki.

Berdasarkan informasi yang dihimpul, TUTB merupakan PNS Kementrian Keuangan bagian penagihan hutang yang mengundurkan diri Februari 2016 dan resmi diberhentikan Agustus 2016. Dia adalah lulusan S2 Adelaide Australia 2009.

Dari keterangan resmi Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/1/2017), sehubungan dengan pemberitaan mengenai mantan pegawai Kemenkeu yang disebut terkait ISIS, dapat dijelaskan sebagai berikut.

"Yang bersangkutan (Triyono) merupakan mantan pegawai Kemenkeu dengan pangkat terakhir IIIC," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekjen Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti.

Lanjutnya, pada Februari 2016, yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS Kemenkeu dengan alasan ingin mengurus pesantren anak yatim di Bogor. Sejak saat itu yang bersangkutan tidak dapat dihubungi.

"Berdasarkan KMK Nomor 759/KM.1/UP.72/2016 mulai Agustus 2016 yang bersangkutan telah diberhentikan sebagai PNS atas permintaan sendiri," ujar Nufransa.

"Terhitung sejak diberhentikan, segala kegiatan dan aktivitasnya tidak dapat lagi dihubungkan dengan Kemenkeu dan menjadi tanggungjawab pribadi yang bersangkutan," tegas Nufransa.

"Kemenkeu tidak memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan, menjunjung asas praduga tak bersalah, dan menghormati proses penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian," sambungnya.(K01)
Komentar Anda

Berita Terkini