|

Pegawai RSUD Langsa : Aksi Kami Tidak Terkait Pilkada

Aksi Damai Pegawai RSUD Langsa (29/11/16)

REPORTASEGLOBAL.COM - Salah seorang peserta " Aksi Damai " menuntut perubahan di lingkungan RSUD Langsa, Eka, Membantah keras tudingan sejumlah pihak yang mengatakan aksi damai ratusan  PNS RSUD Langsa sebulan lalu bernuansa politis. 

Memurut Eka, tudingan itu tidak berdasar sama sekali dan terkesan sengaja dicetuskan untuk mencoreng citra aksi damai  para pegawai yang memperjuangkan haknya dan melampiaskan kekecewaan mereka pada pimpinan RSUD Langsa yang dinilai sangat otoriter.

" Aksi kami ini terbentuk dari spontanitas seluruh pegawai dan manajemen RSUD Langsa yang mengalami perlakukan yang  sangat buruk sejak dibawah kepemimpinan dr. Syarbaini " kata Eka kepada wartawan, Minggu (8/1/17)

Ia mengungkapkan,  kondisi kerja dilingkungan RSUD Langsa penuh tekanan dan dirasa sangat tidak nyaman bagi para pegawai.
 
" Kami merasa terancam, tertekan, dintimidasi, ketakutan diperburuk lagi  pengelolaan manajemen RSUD yang tidak sehat dan tidak transparan.  Padahal sebelumnya, suasana kerja begitu nyaman, bersih dan rapih serta pengelolaan manajemen yang sangat terbuka " tegas Eka.

Eka menambahkan, Puncak ketidakberesan itu bermula dari empat bulan pertama  dr. Syarbaini dilantik dan bertugas sebagai Direktur RSUD Langsa , hingga akhirnya seluruh perwakilan dari berbagai macam profesi kesehatan dan non profesi kesehatan di lingkungan RSUD Langsa bersatu dan sepakat untuk melakukan “Aksi Damai” menurunkan dr. Syarbaini dari jabatannya sebagai direktur RSUD Langsa.

 " Kami mengantongi izin aksi dan itu dilindungi oleh undang -umdang.
Seharusnya Semua  pihak bijak menilai permasalahan ini, bukan hanya menerima informasi miring dari pihak tertentu yang merasa posisinya terganggu akibat aksi tersebut. " ujarnya.

Eka menyinggung soal isu clean dan good government dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan oleh pemerintahan baik pusat maupun daerah di seluruh Indonesia.

" Bahkan Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016. Seharusnya Sejumlah pihak di Langsa membuka mata dan telinga mereka untuk menanggapi permasalahan ini, bukannya malah mendukung pihak-pihak yang hanya ingin mencari keuntungan sesaat " tegas Eka.

Eka mengingatkan, misi kedua Walikota Langsa non aktif sebagaimana tertuang dalam RPJM Kota Langsa Tahun 2012-2017 jelas disebutkan bahwa “Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, amanah, demokratis, berkeadilan, transparan, dan akuntabel” merupakan salah satu misi yang harus dituntaskan ditahun 2017. Misi kedua tersebut juga didukung oleh pasal 2 ayat (i) UU Nomor 5 Tahun 2014, bahwa  keterbukaan atau transparansi menjadi salah satu aspek dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

' Walikota Langsa terpilih maupun Walikota Langsa non aktif  wajib kami dukung selama pemimpin tersebut mau menjalankan prinsip-prinsip clean dan good government. Jika memang ada salah satu calon Kepala Daerah yang tidak ingin melaksanakan clean dan good government, silahkan saja. Namun, perlu diingat jika prinsip-prinsip clean dan good government tidak dijalankan maka pemimpin tersebut akan berhadapan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002. " ujarnya.

Eka juga menyampaikan pesannya kepada PLT Walikota Langsa Kamaruddin andala agar melantik pejabat yang berkompeten dibidangnya, berakhlakul karimah, bebas dari Narkoba serta  yang paling penting mampu melaksanakan prinsip-prinsip clean dan good government bukannya pejabat-pejabat yang pintar “lips service” atau yang ingin memperkaya diri sendiri.

" Sekali lagi kami tegaskan, aksi damai yang kami lakukan tanggal 29-11-2016 tidak ada hubungannya dengan Pilkada di aceh dan kota langsa. Sebab ini murni aksi  pegawai RSUD Langsa " pungkas Eka menutup keterangannya. (H a Muthallib)
Komentar Anda

Berita Terkini