|

Negara Pemangsa

Ilustrasi

Oleh : M.A.Hailuki


REPORTASEGLOBAL.COM - Kebijakan penaikan harga BBM, tarif listrik, dan biaya pengurusan STNK/BPKB dalam perspektif ekonomi murni dapat dimaknai sebatas upaya pemerintah untuk menambah pemasukan negara dengan tujuan untuk menutupi defisit neraca keuangan negara, dimana telah diketahui bahwa APBN 2017 mengalami defisit mencapai Rp330 Triliun. Namun dalam perspektif ekonomi-politik, kebijakan penaikan harga dan tarif tersebut mengandung motif politik pelanggengan kekuasaan.

Kacamata ekonomi-politik menempatkan negara sebagai aktor rasional yang berusaha memaksimalkan penerimaan jangka pendek. Dalam upaya itulah negara kerap mencari bentuk-bentuk kebijakan untuk menggenjot penerimaan negara dalam jangka pendek, namun dampaknya untuk jangka panjang justru akan membuat kerugian. Negara yang berperilaku seperti itu disebut Killick (1988) sebagai negara pemangsa (Predatory State), yaitu negara yang seolah bertindak rasional demi mempertahankan kekuasaannya dengan cara menerapkan strategi pembangunan yang sebenarnya tidak rasional.

Merujuk kepada APBN 2017, tampak jelas pemerintah Joko Widodo berambisi untuk menuntaskan sesegera mungkin berbagai megaproyek infrastruktur yang cukup menguras keuangan negara mencapai Rp387 Triliun, angka tersebut meningkat Rp 74 Triliun dibanding alokasi infrastruktur pada 2016. Logika yang dipakai pemerintah adalah pembangunan infrastruktur akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, namun persoalannya megaproyek infratruktur membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Untuk membiayainya, selain mengandalkan pendapatan pajak, pemerintah menggenjot pemasukan dari pendapatan bukan pajak yang ditargetkan sebesar Rp250 Triliun, akibatnya sejumlah tarif dan harga mau tidak mau harus dinaikkan.

Pada titik ini, daya beli masyarakat justru menjadi terancam menurun yang pada akhirnya justru menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat. Alih-alih akan mendorong kemajuan ekonomi dan terwujudnya pemerataan kemakmuran, justru beban hidup rakyat semakin berat. Hal tersebut tampak relevan dengan yang dikatakan Killick (1988) tentang perilakuPredatory State yaitu negara melakukan pembangunan ekonomi dengan strategi yang seolah rasional padahal irasional. Perilaku negara pemangsa didorong oleh motif utama pelanggengan kekuasaan, karena di dalamnya berlangsung juga praktek perburuan rente yang oleh Krueger (1974) dinyatakan sebagai upaya kelompok bisnis kepentingan untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan regulasi pemerintah sehingga menghasilkan lisensi dan konsesi tertentu.

Kelompok bisnis mana yang berkepentingan di balik megaproyek infrastruktur pemerintah tersebut? Pertanyaan ini tentu tidak mudah untuk dijawab, namun melihat adanya kecenderungan perilaku Predatory State yang dijalankan pemerintah saat ini, maka kecenderungan untuk adanya perburuan rente dalam megaproyek infrastuktur pemerintah pun menjadi logis. Sebagaimana dikatakan Krueger, pemerintah cenderung memperbesar pengeluaran untuk melayani kelompok-kelompok kepentingan, sementara kementerian keuangan justru berkonsentrasi untuk meningkatkan pendapatan (Yustika, 2009).

Berangkat dari temuan empiris ekonomi-politik di beberapa negara tersebut, maka wajar kiranya apabila publik menaruh curiga ada ‘udang di balik proyek’ infratruktur yang berdampak kepada terkurasnya keuangan negara. Dan publik pun kuatir apabila defisit APBN 2017 ternyata meleset dari target maka penaikan tarif dan harga akan kembali terjadi. Untuk itu sudah sepantasnya pula pemerintah lebih rasional dan realitis dalam alokasi prioritas pembangunan insfrastruktur dengan cara cermat dan berhemat. Tunda proyek infratruktur yang tidak mendesak, mari kembali kencangkan ikat pinggang! [***]

Penulis adalah Peneliti Ekonomi-Politik Universitas Nasional Jakarta dan Peneliti Pusat Laboratorium Politik IKAPOL IISIP Jakarta
Komentar Anda

Berita Terkini