|

Fahri Hamzah : Presiden Pun Bisa Anti Pancasila

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri

REPORTASEGLOBAL.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengingatkan pemerintah tidak bersikap sepihak dalam upaya revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

Fahri menegaskan ormas yang bertentangan dengan Pancasila adalah ormas berlandaskan ajaran Leninisme atau Komunisme.

"Apakah betul yang anti Pancasila itu hanya rakyat atau ormas? Apakah negara tidak bisa anti Pancasila? Apakah pemerintah, pejabat, maupun Presiden tidak bisa anti Pancasila? Jadi tidak boleh sepihak begitu," tegas Fahri, Jum'at (20/1).

Menurut Fahri, Pemerintah mesti membuat regulasi yang netral dalam membangun peradaban ideal. Jangan ada regulasi dari negara atau pemerintah untuk menekan masyarakat.

Fahri  menuturkan, Pemerintah masih memakai instrumen negara untuk menekan rakyat. Padahal hukum yang benar adalah hukum yang menekan pemerintah.

Dalam ketentuan hukum, kata Fahri, Indonesia bisa mengacu pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Beleid itu berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." ungkap Fahri.

"Jadi yang sama di depan hukum itu bukan cuma ormas, negara juga, Istana, Kementerian Hukum, DPR, sama berkedudukan hukum di depan hukum oleh pemerintahan. Jadi tidak boleh ada kecenderungan sepihak. Seolah-olah yang bisa anti Pancasila itu hanya ormas," kata Fahri.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly sebelumnya menyatakan pemerintah ingin ormas bisa lebih bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.

"Kebebasan yang sebebas-bebasnya, itu bukan kebebasan, itu anarki. Kebebasan harus diikuti dengan tanggung jawab, kewajiban menjaga aturan yang berlaku," kata Yasonna di Kompleks DPR, Kamis (19/1).

Yasonna tidak menjelaskan secara rinci pasal apa saja yang diajukan pemerintah untuk direvisi. Namun Yasonna mengatakan pemerintah ingin penjabaran yang lebih rinci mengenai aturan di dalam UU ormas. Ia mencontohkan, pembentukan ormas yang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. (RG1)
Komentar Anda

Berita Terkini