|

Diduga, Dinsos Kota Langsa Gigit APBN 2016

Kegiatan Penimbunan Jalan (ilustrasi)


REPORTASEGLOBAL.COM - Dugaan terjadinya penyimpangan atas penggunaan dana APBN  tahun  2016, senilai Rp 1,8 Milyar melalui kementrian tenaga kerja dan transmigrasi  untuk kegiatan padat karya pada dinas sosial tenaga kerja dan mobilitas penduduk kota Langsa mencuat.

Kuatnya Aroma KKN, tercium dalam kegiatan penimbunan jalan di tiga lokasi yang berbeda, yaitu pada lokasi penimbunan jalan di Gampong Alue Dua Bakaran Batee, jalan Gedubang Aceh Kecamatan Langsa Baroe, dan penimbunan jalan Bukit Pulo Kecamatan Langsa Timur.

Dana sebesar Rp 1,8 miliar itu kabarnya dibagi untuk tiga lokasi penimbunan yang masing-masingnya menghabiskan anggaran sebesar Rp.666 juta.

Kegiatan di tiga lokasi ini memang sudah rampung dikerjakan oleh masyarakat dibawah pengawasan pihak Dinsos (Kabid Penempatan Perluasan dan Pelatihan Tenaga Kerja).

Kabid Penempatan Perluasan dan Pelatihan Tenaga Kerja, beberapa waktu lalu kepada sejumlah wartawan menerangkan, bahwa besarnya anggaran untuk fisik pekerjaan tersebut hanya sebesar Rp 96 juta, selebihnya anggaran untuk bayar upah para pekerja yang terdiri dari tukang dengan upah rata-rata sebesar Rp 75 ribu/hari.
Sedangkan untuk kepala kelompok sebesar Rp 70 ribu/hari dan untuk para pekerja Rp 60 ribu/hari, kemudian dikalikan jumlah pekerja sebanyak 88 orang, setelah itu dikali jumlah hari kerja. Itulah semua anggaran yang diketahui Kabid, selebihnya tidak tahu.

Sementara itu, Mursidin Budiman Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa, sebagaimana dilansir LintasAtjeh.com, Rabu (4/8/2016) lalu, mengungkapkan bahwa dana tersebut memang benar ada, tetapi bukan hanya untuk kegiatan padat Karya saja.

"Dana Rp 1,8 milyar tersebut bukan hanya digunakan untuk kegiatan padat karya saja. Ada tiga kegiatan lainnya, salah satunya pemberian bantuan sapi kepada kelompok ternak," terangnya.

Menyikapi hal itu, Ketua YARA Kota Langsa, Abu Bakar, Minggu (7/8/2016), mengatakan bahwa Dinas Sosial Kota Langsa telah melakukan banyak penyimpangan dalam hal penggunaan dana APBN terkait ini. Pentolan LSM anti korupsi wilayah langsa ini menuntut penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut. (rg1/LA) 
Komentar Anda

Berita Terkini