|

Ahok Gigit Jokowi, PDI-P Meradang

Jokowi dan Ahok




 REPORTASEGLOBAL.COM - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kejutkan publik dengan nyanyiannya soal proses terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden RI.

Dalam proses rapat antara Jakarta Propertindo mengenai Alat Keruk Lumpur waduk Pluit bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, termasuk Ahok. Terungkap bahwa Jokowi tidak akan jadi presiden jika tanpa bantuan pengembang.

Ahok mengeluarkan pernyataan kontroversial itu saat rapat berlangsung dan rekaman ini tersebar luas di Youtube dengan judul 26 Mei 2015 Gub Basuki T Purnama menerima paparan dari Jak Pro.

Rekaman yang disebarkan Humas Pemprov DKI Jakarta (Sie Penyiapan Materi & Publikasi) tersebut, tepatnya berada di menit 4.54.  

"Pak Jokowi tidak akan bisa jadi presiden kalau mengandalkan APBD. Saya ngomong jujur kok. Jadi selama ini kalau bapak-bapak ibu-ibu, semua yang terbangun sekarang, rumah susun, jalan inspeksi, waduk, itu semua (bantuan) pengembang," kata Ahok.

Pernyataan Gubernur DKI yang mencoba mengait – ngaitkan Presiden Joko Widodo ke dalam kasus Reklamasi menuai kecaman keras dari PDIP


“ Saya pikir itu tidak elok, tidak elegan dan sangat tidak pantas untuk diutarakan ke publik seandainya pun benar,” kata politisi PDIP Arteria Dahlan di Jakarta, Rabu(22/06/2016).

Menurutnya, Ahok cukup memberikan tanggapan secara proporsional dan tidak membawa – bawa nama Jokowi yang seolah-olah turut serta melakukan perbuatan hukum.

“ Hadapi saja dan jawab apa adanya. Kalau mengait – ngaitkan dengan pak Jokowi seolah – olah ingin mengatakan kalau Ahok salah ya pak Jokowi dihukum juga dong?itu kan tidak pantas,” paparnya.

"Saya juga pertanyakan, negara ini tidak pernah berhutang atau menggantungkan dirinya pada pengusaha, camkan itu!," tegas Arteria.

Untuk itu, kata dia, Ahok jangan lagi mengatakan bahwa pemerintahan yang berkuasa, baru bisa menjalankan program kerakyatan jika ditopang dengan pengusaha.

"Itu anggapan sesat. Bahkan di negara kapitalis modern yang progresif sekalipun. Pelaku usaha merupakan salah satu elemen penting pembangunan daerah itu harus diakui, tapi bukan berarti kita bergantung pada pengusaha," ungkap dia.(Levi/RG1)




Komentar Anda

Berita Terkini