|

Polemik 1965, Kabinet Jokowi Terbelah?


Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu



REPORTASEGLOBAL.COM - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menolak Simposium Tragedi 1965 April lalu yang digelar  pemerintah bersama Komnas HAM, akademisi, dan lembaga penyintas. 

Penyelenggaraan Simposium Tragedi 1965 dan perintah Presiden mencari kuburan massal korban peristiwa 1965 menimbulkan kritik dari Menhan.

Pengamat militer dari lembaga Imparsial, Al Araf, mengatakan perbedaan sikap anggota kabinet bisa membahayakan pemerintah.

“Apa yang disampaikan menteri pertahanan kontraproduktif dan tidak sejalan dengan agenda presiden. Karena, realitasnya, pemerintahan ini kan ingin menyelesaikan peristiwa 1965 dengan rekonsiliasi." Kata Al Araf.

"Menjadi berbahaya sebuah pemerintahan ketika instruksi presiden tidak dijalankan menterinya tapi justru dibantah di publik dan melakukan kontra terhadap sikap politik presiden,” tandasnya.

Anggota Komisi 1 DPR dari PDI P Efendi Simbolon berpendapat, soal peristiwa 1965 seharusnya dituntaskan menggunakan pendekatan hukum ketimbang rekonsiliasi .

“Gelar dalam pengadilan HAM ad-hoc agar di pengadilan itu terbukti atau tidak, terbuka aksesnya oleh masyarakat. Tapi kalau dibuat secara mediasi, akhirnya menjadi sangat tergantung pada selera. Nah, selera ini kan macam-macam,” katanya.

Pemerintah menggelar Simposium tragedi 1965, yang menyimpulkan adanya keterlibatan negara dalam peristiwa kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh anggota atau simpatisan PKI pada pasca September 1965. 

Pertumpahan darah

Dalam suatu acara purnawirawan TNI, Jumat (13/05), Ryamizard secara gamblang menolak Simposium Tragedi 1965 yang digelar April lalu oleh pemerintah bersama Komnas HAM, akademisi, dan lembaga penyintas. Saat itu, dia memperingatkan potensi pertumpahan darah.

“Saya sebagai menteri pertahanan menginginkan negara ini tidak ada ribut-ribut, damai. Kalau menteri pertahanan mengajak ribut-ribut, itu menteri pertahanan nggak bener. Saya tidak ingin ada ribut-ribut, apalagi ada pertumpahan darah."

"Tapi kalau cara-cara sebelumnya, ada pertemuan lain-lain, menghasut sana, menghasut sini, nanti timbul pertumpahan darah ini, lebih bahaya dari 1965,” ujarnya, merujuk Simposium Tragedi 1965.

Ihwal pencarian dan pembongkaran kuburan massal peristiwa 1965, Menhan Ryamizard juga angkat bicara.
“Sudahlah, yang dulu-dulu, sudahlah. Mari kita hidup ke depan, membangun bangsa, membangun negara. Ini orang ribut nggak membangun negara, merusak negara,” katanya.

Pembongkaran makam massal

Pengungkapan kuburan massal, menurut juru bicara Kementerian Pertahanan, Brigjen Jundan Eko Bintoro, akan menimbulkan ‘benturan’ di kalangan masyarakat.

“Pak Menhan sudah menyampaikan, nggak ada itu hal-hal seperti itu. Itu nanti akan menimbulkan benturan. Karena banyak juga yang mejadi korban PKI yang dikuburkan, jadi kita nggak mendukung hal-hal yang seperti itu,” ujar Jundan.

Ketika ditanya mengapa sikap Menhan Ryamizard berbeda dengan sikap Menkopolhukam Luhut Panjaitan, Jundan sontak menyela. “Jangan membenturkan dengan Pak Luhut. Jadi, lebih baik tanyakan ke Pak Luhut seperti apa.” Tegasnya. (RG 1/Ekstro)













Komentar Anda

Berita Terkini