|

Korupsi IPDN, KPK Cekal Pejabat Kemendagri




REPORTASEGLOBAL.COM - Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak dilakukannya pencekalan terhadap Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dudy Jocom.

Pimpinan humas KPK  Priharsa Nugraha menjelaskan, pencekalan itu adalah buntut kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011.

KPK telah menetapkan Dudy sebagai  tersangka. "Untuk kepentingan penyidikan dugaan korupsi pengadaan bangunan dan konstruksi kampus IPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat tahun anggaran 2011, KPK telah meminta pihak Imigrasi untuk melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap tersangka DJ," kata Priharsa di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (24/2/2016).

Menurut keterangannya, hal itu dilakukan untuk memudahkan proses penyidikan. "Pencegahan berlaku selama 6 bulan," tandasnya.

Lembaga anti rasuah itu  juga telah melakukan serangkaian penggeledahan. Di antaranya dilakukan di gudang milik PT Hutama Karya di Bogor pada 3 Maret 2016. Sebelumnya pada Rabu, 2 Maret 2016, tim KPK juga telah melakukan penggeledahan di kediaman Dudy Jocom di wilayah Jatibening, Jakarta Timur.

 Tak hanya itu,Penyidik juga menggeledah kantor rekanan di Tebet, Jakarta Selatan serta sebuah rumah milik  salah seorang panitia pengadaan. Lantas, penyidik KPK pun  menyasar kantor Kemendagri.

 Selain Dudy, General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan kini juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Kedua tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Keduanya disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 huruf a atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Levi/SN/RG 1)

Komentar Anda

Berita Terkini