|

AZMAN USMANUDDIN PRAPERADILANKAN KEJATI ACEH







REPORTASEGLOBAL.COM - Drs. Azman Usmanuddin, tersangka perkara kas bon Aceh Timur melalui kuasa hukumnya Muslim, SH dan Yuliani, SH mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh. 

Dalam sidang praperadilan tersebut, Azman melalui kuasa hukumnya bertindak sebagai pemohon melawan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh sebagai Termohon. 

Sidang praperadilan yang terbuka untuk umum dilaksanakan pada Senin, tanggal 21 Maret 2016 pukul 10.15 wib dipimpin oleh Hakim Tunggal yaitu Akhmad Nakhrowi M, S.H. dan Panitera Pengganti Zainuddin, S.H. Perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Aceh adalah Jaksa Praperadilan yaitu Suhendra, SH, Fitriani, SH, M. Gempa Awajon Putra, SH dan R. Bayu Ferdian, SH.

Pemohon yang menyampaikan uraian syarat formil dan materil penangkapan dan penahanan tidak terpenuhi, permohonan yang ditulis dan dibacakan ditengah-tengah persidangan yang dihadiri lebih kurang 20 (dua puluh) orang pengunjung. Adapun hal-hal yang diajukan pemohon adalah sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam praperadilan ini adalah tidak sah;
  3. Menyatakan penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam praperadilan ini adalah tidak sah;
  4. Menyatakan penyitaan atas asset tidak bergerak berupa tanah milik isteri Pemohon dan tanah milik H. Usmanuddin (orang tua Pemohon) tidak sah sesuai pasal 38 jo pasal 39 ayat (1) KUHAP;
  5. Menghukum Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari tahanan;
  6. Menghukum Termohon untuk memberikan ganti rugi kepada Pemohon berupa kerugian materil: membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Kerugian Im-Materil : membayar ganti kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan perkiraan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  7. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon dengan sekurang-kurangnya melalui tiga media cetak antara lain Harian Serambi Indonesia, Harian Waspada dan Harian Analisa.
  8. Membebankan semua biaya perkara praperadilan ini kepada Termohon.
Jaksa praperadilan yang bertindak sebagai Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan praperadilan yang disampaikan Pemohon dengan menjelaskan berdasarkan aturan yang ada.

Penetapan tersangka dan penyitaan terhadap dokumen-dokumen serta asset-asset yang diduga terkait dengan pidana yang disangkakan terhadap diri tersangka Drs. Azman Usmanuddin, MM bin Usmanuddin adalah merupakan bagian dari kewenangan Penyidik yang diberikan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf d dan huruf g KUHAP vide pasal 1 angka 2 dan angka 16 KUHAP. Terkait dengan tindakan penahanan terhadap tersangka, Jaksa berpendapat bahwa penahanan terhadap tersangka adalah merupakan salah satu wujud dari kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada Penyidik Kejaksaan RI berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada hari selasa, tanggal 29 Maret 2016, Hakim yang memimpin sidang praperadilan dalam putusannya menyatakan menolak permohonan praperadilan dari Pemohon secara keseluruhan dan menyatakan pendapat bahwa Penyidikan oleh tim penyidik kejati adalah sah dan sudah melewati prosedur yang berlaku.(***)

Komentar Anda

Berita Terkini