|

Menkumham Dinilai Plin-plan Soal SK Golkar

ilustrasi | ist
REPORTASEGLOBAL.COM - Kisruh Partai Golongan Karya (Golkar) terus menjadi polemik berkepanjangan hingga awal tahun 2016 terkait Surat Keputusan (SK) dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang mencabut kepengurusan Agung Laksono hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol membuat kepengurusan Partai Golkar mengalami kevakuman.

Keterangan pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Idil Akbar menjelaskan, keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menguatkan PTUN Jakarta memang hanya membatalkan SK Menkumham dan menunjuk hasil Munas Riau sebagai kepengurusan Golkar yang sah.

"Karena itu, persoalan dicabutnya SK Menkumham yang mensahkan kubu Agung tidak otomatis menjadikan kubu Ical sebagai pihak yang sah sebelum adanya SK Menkumham yang menyatakan keabsahan tersebut," jelasnya, Minggu (3/1).

Lanjut Idil, ia menilai di sini lah yang menjadi letak persoalan Partai Golkar. Bahwa sejak putusan MA keluar, Menkumham tidak segera mencabut SK kubu Agung.

"Karena itu menurut saya ada sikap pembiaran dan dugaan kesengajaan yang dilakukan Menkumham atas persoalan ini. Menkumham menurut saya mencla-mencle dalam bersikap dan terkesan lebih berat sebelah," tandasnya.

Dia menduga, sikap Menkumham didasari tidak sejalannya posisi politik pemerintah atas keputusan MA tersebut. Karena itu, lanjutnya, seluruh pihak di Golkar perlu bertemu dan menyegerakan Munaslub untuk memilih kepengurusan yang baru.

"Saya kira itu langkah paling strategis mengingat putusan MA sendiri tidak secara jelas menyebutkan bahwa yang sah dan legal adalah Munas Bali. Tapi justru mengembalikan kepengurusan yang sah pada Munas Riau," pungkasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Aziz Syamsuddin menyikapi sikap Menkumham yang tidak kunjung menerbitkan surat keputusan pengesahan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali. Menurutnya, langkah Menkumham yang hanya mencabut Surat Keputusan pengesahan Golkar kubu Agung Laksono, tanpa menerbitkan SK Golkar kubu Ical hanya akan menimbulkan kegaduhan politik.

"Menkumham itu tidak menjalankan good governance (pemerintahan yang baik). Seharusnya dia keluarkan SK untuk Bali karena putusan PN Jakarta utara diperkuat PT Jakarta dan kasasi MA," jelas Aziz.

[T.Hidayat/SNC]
Komentar Anda

Berita Terkini