|

Kasus Pertanahan di Aceh Marak, Pakar Aceh Aksi ke DPRA

ilustrasi konfilk pertanahan | reportaseglobal.com
REPORTASEGLOBAL.COM - Konflik pertanahan yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan disejumlah daerah di Aceh mengundang empati dari sejumlah elemen, Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (PAKAR) Aceh menggelar aksi damai menuntu pembahasan dan pengesahan Qanun tentang Pertanahan di Aceh. Aksi damai yang dilancarkan massa PAKAR berlangsung di gedung DPR Aceh, Rabu (20/1) kemarin.

Koordinator lapangan Bambang Herman menyebutkan, konflik pertanahan serta penyerobotan lahan saat ini terjadi antara masyarakat dengan PT Asdal Prima Lestari, PT Rapala, PT Syaukath Sejahtera, PT Bumi Flora dan sejumlah perusahaan lainnya yang beroperasi di Aceh.

"Pemerintah Aceh tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan masyarakatnya yang tertindas karena beroperasinya perusahaan perkebunan, karena kewenangan pertanahan milik pemerintah pusat, Qanun Aceh tentang Pertanahan juga tak kunjung turun, karena itu PAKAR mendesak DPR Aceh membahas dan mengesahan Qanun Pertanahan," kata Bambang.

Selain itu, kata Khaidir, PAKAR juga mendesak Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah agar segera membentuk Badan Pertanahan Aceh (BPA) sesuai dengan Keppres No 23 Tahun 2014.

"PAKAR juga mendesak gubernur untuk merealisasi peruntukan tanah bagi mantan kombatan dan masyarakat korban konflik masing-masing seluas dua hektare, hal itu merupakan amanah MoU Helsinki," tegas Bambang.

Bambang mengaku, konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan terjadi karena tata ruang (RTRW) Aceh yang bertabrakan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

"PAKAR juga meminta Qanun RTRW Aceh dibatalkan karena tidak memasukkan Kawasan Ekosistem Lauser (KEL)," tutup Bambang. 

[Al]
Komentar Anda

Berita Terkini